End_Kha Zone

Wilujeng Sumping…….

Manajemen Kesiswaan

Masih Tergenang, Sekolah Diliburkan

Tryout dan Bimbingan Ujian Nasional Kelas Akhir Diungsikan

Selasa, 3 Maret 2009 | 15:14 WIB

Laporan wartawan Adi Sucipto

GRESIK,SELASA-Luapan Bengawan Solo masih menggenangi sejumlah sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar diliburkan.

Meskipun air sudah mulai surut namun halaman sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dan MA Ihyaul Ulum di Desa Dukunanyar Kabupaten Gresik Selasa (3/3) masih terendam air.

Bahkan ruangan kelas, laboratorium dan perpustakaan masih tergenang bercampur lumpur luapan Bengawan Solo setinggi 5 sentimeter.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MA Ihyaul Ulum Abdurrokhim mengatakan semula sekolah memasang pengumuman kegiatan belajar mengajar dimulai 3 Maret. “Ternyata air masih menggenang hingga saat ini. Siswa baru masuk Sabtu 7 Maret mendatang,” katanya.

Guru Bahasa Indonesia Nurhudi mengatakan selain merendam 12 ruang kelas, luapan Bengawan Solo juga menggenangi ruang perpustakaan dan laborataorium komputer. ” Ruang kantor juga terendam. Air baru mulai surut pada Senin (2/3) pukul 22.00,” kata Nurhudi.

Sejumlah siswa dan guru pada Selasa (3/3) berusaha membersihkan ruangan kelas yang kotor dengan linet (tanah yang ikut air banjir). Kondisi air yang menggenang empat hari sudah menimbulkan aroma bau busuk. “Apalagi karpet di ruang perpustakaan digital juga masih basah. Mau di jemur di mana wong halamannya juga basah,” kata petugas sekuriti Anwar.

Akibat banjir, kegiatan try out yang mestinya digelar pada Sabtu (28/2) lalu diundur hingga Sabtu mendatang. Banjir juga menyebabkan kegiatan musyawarah besar ikatan alumni yang digelar Minggu (1/3) lalu juga harus diundur.

Sementara itu di Lamongan sejumlah sekolah juga diliburkan seperti siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 2 Laren, SMA NU Laren dan dan sejumlah MI. Khusus siswa kelas akhir diharusnya tetap ikut kegiatan bimbingan persiapan ujian nasional. Kegiatan SMANU Laren dialihkan ke SD Kecamatan Maduran.

Kegiatan try out SMP Negeri 2 Laren dilaksanakan di MIMA Kendal Kecamatan Sekaran sekitar 2 kilometer dari sekolah asal. Mereka harus berjalan kaki menelusuri tanggul di sekitar Bendung gerak Babat (Babat barage). Siswa pun bersekolah dengan bersandal jepit bahkan ada yang tidak berseragam karena pakaian mereka basah.

Bukan itu saja, kantor SMP Negeri 2 Laren juga dipindahkan di rumah salah seorang guru Yusro di Desa Kendal Kecamatan Sekaran sejak Senin lalu. Peralatan kantor termasuk komputer mulai dievakuasi sejak Minggu (1/3).

Kepala SMP Negeri 2 Laren Irham mengatakan khusus kelas VII dan VIII diliburkan. Namun 117 siswa kelas IX tetap mengikuti try out ujian nasional. “Kami ingin banjir tidak menjadi halangan. Siswa harus lulus semua seperti tahun lalu,” kata Irham.

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

Potensi Siswa dan Sekolah Bisa Lebih Tergali

January 03, 2009

By: Dwiani listya27

Semarang (Suara Merdeka: 02/10/06) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diharapkan sudah diterapkan untuk semua sekolah pada tahun depan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kurikulum 2004 atau sebelumnya.

Selain sebagai penyempurnaan atas kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebelumnya, KTSP memberikan otoritas kepada sekolah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan mengaplikasikan KTSP, sekolah bisa membuat sendiri kurikulumnya yang disesuaikan dengan potensi sekolah.

Menurut Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Kota, Drs Sutarto MM, di kurikulum itu ada pengembangan diri yang disamakan dengan dua jam pelajaran. “Semua disesuaikan dengan potensi dan perkembangan siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi. Namun tetap disesuaikan dengan kemampuan sekolah,” urainya.
Dia mencontohkan potensi siswa di bidang olahraga bulu tangkis. Kalau seorang siswa memiliki bakat dan potensi di bidang tersebut, akan disamakan dengan dua jam pelajaran.

Dengan catatan pihak sekolah memiliki fasilitas tersebut. Begitu juga siswa yang memiliki kemampuan di bidang seni, tari ataupun musik.”Semua potensi akan lebih tergali dengan KTSP, tetapi sekali lagi tetap disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Kalau ada siswa yang pandai bermain golf misalnya, tentunya sekolah tidak mampu menampung aspirasinya. Fasilitas sekolah untuk olahraga itu tentu belum ada,” urainya.

Diakui

Dia mengatakan, dalam KTSP praktik yang dilakukan siswa di dalam ataupun di luar sekolah diakui sebagai tatap muka. Perbandingan yang digunakan adalah 1:2:4, dimana jika seorang siswa melakukan praktik di lingkungan sekolah dua jam, akan diakui satu jam tatap muka. Apabila siswa praktik di luar sekolah, di bengkel atau perkebunan misalnya empat jam, diakui satu jam tatap muka.

Menurut Sutarto, pada kurikulum 2004, pihak pusat menyediakan perangkat kurikulum kompetensi, indikator, materi pokok, silabus, dan rencana pembelajaran yang diserahkan pada guru. Sementara di KTSP, pihak pusat hanya menyediakan standar kompetensi dan kompetensi dasar.”Materi pokok dan indikator diserahkan semua pada pihak sekolah, termasuk di dalamnya silabus dan rencana pembelajaran. Dengan demikian, sekolah bisa membuat sendiri kurikulumnya sesuai dengan potensi masing-masing,” tambahnya.

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

WORKSHOP PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA DEPOK
Oleh : Kurnaeni


Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, kepala, dan pengawas SD, SMP, SMA/SMK untuk memahami keberagaman peserta didik dan kegiatan pembelajaran dengan seting inklusif, sebanyak 40 orang guru, kepala, dan pengawas SD, SMP, SMA/SMK di Kota Depok mengikuti Workshop Sistem Layanan Pendidikan Inklusif. Workshop yang diprakarsai oleh Yayasan Bina Insani Kota Depok ini diselenggarakan di Gedung Theatre Sekolah Cakra Buana, Jl. Raya Depok-Sawangan no. 91, Rabu-Kamis (16-17/1) lalu.

Workshop ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Drs. Asep Roswanda, M.Pd. Dalam sambutannya, Asep menyambut baik diselenggarakannya workshop ini dengan harapan semua peserta memperoleh pemahaman yang holistik terhadap pendidikan inklusif. Selanjutnya Asep menyatakan bahwa kota Depok akan mengimplementasikan pendidikan inklusif secara bertahap dengan mempersiapkan berbagai unsur-unsur pendukungnya. Ia tidak mengharapkan implementasi pendidikan inklusif di kota Depok dengan “AJS” (asal jalan saja) dan hanya euphoria sesaat saja. Saat memberi sambutan, Asep sempat terharu karena ketika ia akan memberi sambutan saat itu datang Dr. H. Iim Wasliman, M.Si. yang merupakan mantan atasannya, sekaligus orang tua dan guru Asep saat ia masih menjadi guru di Bandung. Iim Wasliman merupakan salah satu nara sumber dalam workshop tersebut.

Pada bagian lain, Kasubdis PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Nondi Hidayat, M.MPd. yang berkesempatan memberi sambutan menyatakan, bahwa Subdis PLB akan terus mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Nondi juga memberi apresiasi yang tinggi kepada Yayasan Bina Insani dan seluruh jajarannya yang telah memprakarsai workshop ini.

Sementara itu, Dra. Lia Cornelia selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan workshop ini dibiayai oleh Ditjen. PMPTK Depdiknas dan memperoleh rekomendasi dan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Sementara nara sumber terdiri dari unsur akademisi (UPI dan UNJ), birokrasi (Ditjen. PMPTK Depdiknas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok), serta praktisi (Tim Pokja Pendidikan Inklusif Jawa Barat, Guru, dan Orang Tua), demikian Lia Cornelia.

Selama workshop berlangsung, ditampilkan beberapa keberhasilan dari SD Cakra Buana Kota Depok dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif dengan melayani pendidikan anak autis, di antaranya Dani, seorang anak autis yang fasih berbahasa Inggris. (KRI/SIM PLB)

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

WORKSHOP MANAJEMEN SEKOLAH DAN KESISWAAN
Oleh : Kurnaeni


Peningkatan mutu Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus merupakan bagian integral dan fundamental dari upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan mutu secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam upaya peningkatan mutu tersebut, pada tanggal 28 April – 1 Mei 2009, bertempat di Hotel Sahid Kusuma, Jalan Sugiyopranoto, Solo, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa menyelenggarakan Workshop Manajemen Sekolah dan Kesiswaan.

Workshop yang diikuti oleh 66 Kepala SLB ini bertujuan menyusun pedoman manajemen sekolah yang meliputi manajemen program, manajemen pembelajaran, manajemen kesiswaan, dan manajemen kelembagaan.

Direktur PSLB, Eko Djatmiko S, dalam pidato pengarahannya menyebutkan, dengan meningkatnya mutu Pendidikan Khusus, diharapkan dapat merubah image SLB selama ini, di mana SLB selalu diasosiasikan dengan kumuh, miskin, kotor, dan pinggiran, menjadi sekolah yang gagah, keren, dan representatif. Eko juga menyinggung tentang implementasi pendidikan inklusif yang secara legal formal telah dijamin. Ia mengutip beberapa peraturan dan perundangan yang terkait dengan pendidikan inklusif, baik di tingkat internasional maupun nasional. (KRI/SIM PLB)

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

Selamatkan Pendidikan, Tingkatkan SDM

Sabtu, 3 Februari 2007

Ketapang,- Sertifikat ISO 9001:2000 yang pertama kali diberikan di Kalbar direspon positif, salah satunya Komite SMKN 01 Ketapang. Menurut Kasimo, saat sekarang negara ini banyak menghadapi krisis. Paling parah adalah krisis ekonomi.

“Menghadapi globalisasi tentunya yang perlu dibenahi adalah pendidikan, terutama menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan harus diselamatkan,” kata Kasimo, Komite SMKN 01 Ketapang kepada Pontianak Post, kemarin. Setelah pendidikan berkualitas, maka sumber daya manusia yang dihasilkan dapat meningkatkan kemampuan menghadapi era globalisasi. Dengan diberikannya sertifikat ISO 9001:2000 ke SMKN 01 (SMKN 02 Ketapang akan menyusul, Red), maka ini memberikan citra yang baik bagi sekolah. Hasil kerja tim ini, juga melibatkan komite sekolah. Karena itu komite SMKN 01 Ketapang mendukung sepenuhnya suatu kepedulian terhadap nilai pendidikan.

Lebih jauh, Kasimo menuturkan, komite dibentuk tidak hanya mengurus uang sumbangan. Tetapi juga harus peduli dengan proses mengajar sehingga mendapat ISO 9001:2000.

Secara terpisah, Pemkab Ketapang mengucapkan terima kasih dan menyambut baik diterimanya sertifikat ISO 9001: 2000 terhadap SMKN 01 Ketapang. Menurut Drs F.Sungkalang, asisten I Setda Ketapang, diserahkannya sertifikat ISO 9001: 2000 berarti telah diakui secara internasional standar mutu manajemen yang telah dilaksanakan selama ini.”Keberhasilan ini berkat kemampuan dan kerja keras dari semua unsur yang terlibat di sekolah maupun dengan masyarakat dan pemerintah ” kata asisten 1 Bidang pemerintahan ini.

Karena itu pihak SMKN 01 Ketapang dapat mempertahankan kepercayaan yang diberikan. Sertifpikat manajemen mutu itu diharapkan dapat memacu peningkatan sistem manajemen sekolah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.

Untuk diingat, Joko Purwanto yang mewakili URS (The United Register of Systems-UK) menerangkan, PT URS Indonesia cabang URS Inggris telah melakukan audit terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan di SMK Negeri 1 Ketapang. Ruang lingkupnya adalah “Management of Vocational School”. Ini sesuai dengan standar internasional ISO 9001 versi tahun 2000. Proses audit dimulai dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan dokumentasi sistem manajemen mutu oleh auditor URS Jakarta.

Selanjutnya audit dilakukan di SMKN 01 Ketapang melalui penilaian terhadap seluruh fungsi dan bagian yang ada di SMKN 01 Ketapang. Penilaian itu mencakup kurukulum, hubungan masyarakat, kerjasama industri, sarana, kesiswaan, tata usaha, bimbingan dan penyuluhan, usaha kesehatan sekolah dan manajemen SMK Negeri 01 Ketapang. Audit dilakukan melalui observasi wawancara dengan para personel, audit terhadap rekaman atau catatan mutu serta kegiatan operasional. Berdasarkan hasil audit terbukti bahwa aktivitas yang dilakukan oleh SMK Negeri 01 Ketapang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya, terutama kepada para siswa.

“Tidak ditemukan satupun aktifitas atau proses yang dilakukan untuk merugikan pelanggannya,” terang Jo Purwanto.

Selama dalam audit ditemukan pula adanya komitmen yang tinggi terhadap sistem mutu dan peningkatan berkelanjutan baik manajemen maupun seluruh personel SMK Negeri 01 Ketapang. Dia melanjutkan, pada tanggal 08 Januari 2007 sertifikat ISO 9001 versi 2000 untuk SMKN 01 Ketapang diterbitkan. Serah terimanya dilakukan kemarin yang disaksikan siswa, orang tuan siswa serta Muspida Ketapang.

Joko Purwanto menerangkan sertifikat itu terakreditasi oleh UKAS (United Kingdom Accredutation Service). Ini adalah badan akreditasi perwakilan dari pemerintah Inggris dan diakui lebih dari 141 negara.

Dengan sertifikat tersebut berarti SMK Negeri 01 Ketapang berhasil membuktikan bahwa sistem manajemen mutunya telah memenuhi standar internasional ISO 9001:2000. “Kami berharap masa-masa yang akan datang SMKN 01 Ketapang tetap konsisten dalam menerapkan sistem manajemen mutu dan secara terus menerus.

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

SMPN 8 Blitar Raih Juara Manajemen BOS 2009 Tingkat Jatim

Susun Buku Acuan BOS, Separo Belanja untuk KBM dan Ekskul

Dalam manajemen bantuan operasional sekolah (BOS), SMPN 8 Blitar jagonya. Sebagai bukti sekolah di Jl Kenari ini menyabet juara lomba manajemen BOS 2009 tingkat Jawa Timur.

Karyanto, Radar Blitar

[ Jum'at, 03 April 2009 ]

——————————————–

Piagam bertuliskan juara I lomba manajemen BOS dipugara apik oleh SMPN 8 Blitar. Deretan piagam tersebut terpajang di dinding ruang kepala sekolah, piagam tersebut yang terbilang baru. Maklum baru diraih 14 Maret lalu. “Ya, belum genap satu bulan,” ujar Dwi Agus Sunyoto, kepala SMPN 8.

Prestasi membanggakan tersebut, diraih dengan menyisihkan 38 SMP negeri di Jawa Timur yang menjadi peserta lomba yang digelar Dinas Pendidikan Jawa Timur. Prestasi tersebut diraih melalui kedisiplinan, kerja keras serta tanggung jawab bersama seluruh personel di lingkup SMP Negeri 8 Kota Blitar. “Tentu saja peran teman-teman semua. Kalau nggak ada mereka, jelas ndak bisa dong” kata Agus, pria yang berdomisili di Jalan Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, sambil menunjuk rekan guru dan murid.

Prestasi tersebut diraih setelah beberapa kriteria yang ditetapkan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur, secara bagus terlaksana di sekolah yang dipimpinnya. Seperti ketepatan sasaran BOS, persentase penetapan, rencana anggaran belanja BOS, hingga rencana anggaran umum sekolah. Semua ketentuan tersebut diaplikasikan sesuai dengan standar yang ada. Bahkan, lebih baik. “Prinsipnya lebih baik dari yang lain,” jelas Agus.

Buktinya, dari total anggaran yang diterima, 65 persen digunakan penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) serta peningkatan ekskul (ekstra kurikuler). Dua item tersebut, total penggunaan mencapai Rp 85 juta dari total Rp 260 juta pada 2008. Sisanya, untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Seperti kelengkapan ATK, rehab gedung ringan, serta kebutuhan lainnya. “Point terpenting itu. Kita beda dengan sekolah lain,” beber pria yang sudah empat tahun menjadi kepala sekolah ini.

Tidak hanya itu. Ditambahkan Wakasek Kesiswaan Mashudi, raihan prestasi hingga mendapat hadiah satu unit motor, tersebut juga disebabkan mempunyai buku penyusunan lengkap BOS. Atau yang mereka sebut Buku Operasional BOS (BOB). Buku tersebut, di dalamnya berisi seluruh data sekaligus penyusunan BOS secara lengkap. “Yang satu ini juga memang beda. Kita punya buku hasil penyusunan BOS tersendiri. Semuanya lengkap tercover di buku ini,” imbuh Mashudi. (*)

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

SMPN 8 Blitar Raih Juara Manajemen BOS 2009 Tingkat Jatim

Susun Buku Acuan BOS, Separo Belanja untuk KBM dan Ekskul

Dalam manajemen bantuan operasional sekolah (BOS), SMPN 8 Blitar jagonya. Sebagai bukti sekolah di Jl Kenari ini menyabet juara lomba manajemen BOS 2009 tingkat Jawa Timur.

Karyanto, Radar Blitar

[ Jum'at, 03 April 2009 ]

——————————————–

Piagam bertuliskan juara I lomba manajemen BOS dipugara apik oleh SMPN 8 Blitar. Deretan piagam tersebut terpajang di dinding ruang kepala sekolah, piagam tersebut yang terbilang baru. Maklum baru diraih 14 Maret lalu. “Ya, belum genap satu bulan,” ujar Dwi Agus Sunyoto, kepala SMPN 8.

Prestasi membanggakan tersebut, diraih dengan menyisihkan 38 SMP negeri di Jawa Timur yang menjadi peserta lomba yang digelar Dinas Pendidikan Jawa Timur. Prestasi tersebut diraih melalui kedisiplinan, kerja keras serta tanggung jawab bersama seluruh personel di lingkup SMP Negeri 8 Kota Blitar. “Tentu saja peran teman-teman semua. Kalau nggak ada mereka, jelas ndak bisa dong” kata Agus, pria yang berdomisili di Jalan Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, sambil menunjuk rekan guru dan murid.

Prestasi tersebut diraih setelah beberapa kriteria yang ditetapkan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur, secara bagus terlaksana di sekolah yang dipimpinnya. Seperti ketepatan sasaran BOS, persentase penetapan, rencana anggaran belanja BOS, hingga rencana anggaran umum sekolah. Semua ketentuan tersebut diaplikasikan sesuai dengan standar yang ada. Bahkan, lebih baik. “Prinsipnya lebih baik dari yang lain,” jelas Agus.

Buktinya, dari total anggaran yang diterima, 65 persen digunakan penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) serta peningkatan ekskul (ekstra kurikuler). Dua item tersebut, total penggunaan mencapai Rp 85 juta dari total Rp 260 juta pada 2008. Sisanya, untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Seperti kelengkapan ATK, rehab gedung ringan, serta kebutuhan lainnya. “Point terpenting itu. Kita beda dengan sekolah lain,” beber pria yang sudah empat tahun menjadi kepala sekolah ini.

Tidak hanya itu. Ditambahkan Wakasek Kesiswaan Mashudi, raihan prestasi hingga mendapat hadiah satu unit motor, tersebut juga disebabkan mempunyai buku penyusunan lengkap BOS. Atau yang mereka sebut Buku Operasional BOS (BOB). Buku tersebut, di dalamnya berisi seluruh data sekaligus penyusunan BOS secara lengkap. “Yang satu ini juga memang beda. Kita punya buku hasil penyusunan BOS tersendiri. Semuanya lengkap tercover di buku ini,” imbuh Mashudi. (*)

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

Prestasi dan Kreativitas Meningkatkan Mutu Siswa

oleh: Dr.Sungkowo M

4/02/2009 (15:16)

Kegiatan-kegiatan kesiswaan yang meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), hingga ke Lomba Debat Bahasa Inggris dan Lomba Penelitian Ilmu Pengetahuan Remaja (LPIR), telah berjalan sesuai dengan program yang dicanangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, selama tahun 2008 ini. Semua kegiatan ini merupakan gambaran dari proses peningkatan mutu siswa melalui prestasi dan kreativitas.

OSN, O2SN, dan FLS2N adalah bagian dari kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kebijakan mengenai peningkatan mutu. Namun peningkatan mutu tidak hanya itu saja, di dalamnya mencakup berbagai macam upaya, yang pertama manajemen sekolah, dan kedua proses pembelajaran di sekolah.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan. Antara lain, guru, murid, sarana dan prasarana. Semuanya masuk di dalam renstra (rencana strategis) yang juga menjadi acuan Diknas. Adapun renstra tesebut terdiri dari renstra departemen, yang kemudian dijabarkan menjadi renstra pendidikan dasar dan menengah dan juga renstra direktorat yang sifatnya lebih teknis.

Dalam penjelasannya mengenai renstra tersebut di atas, Dr. Sungkowo M, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas menerangkan, bahwa kebijakan Diknas titik beratnya adalah meningkatkan mutu SMA. Tujuanya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. Kegiatan ini jangkauannya luas, sebab mencakup akses dan kesempatan tata kelola. “Kita memiliki visi bahwa hingga tahun 2014, kita upayakan SMA menjadi lembaga yang profesional. Menjadi lembaga yang akuntabel, supaya bisa mendorong sekolah-sekolah menengah atas, menjadi sekolah yang mutunya bertaraf internasional. Kebijakan tersebut diupayakan bisa disosialisasikan ke daerah-daerah,” ujarnya.

Dari kebijakan-kebijakan dan juga misi yang telah dijelaskan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA akhirnya membuat visi yang merupakan strategi untuk mencapai misi yang telah ada. Visi tersebut antara lain, mengupayakan perluasan dan pemerataan untuk memberi pendidikan yang bermutu bagi rakyat Indonesia.

Direktorat Pembinaan SMA akan menjaga agar rasio murid SMA dibandingkan dengan jumlah murid SMK akhir tahun 2014 menjadi 33 : 67 % atau 33 % SMA dan 67% SMK. Rasio SMA diperkecil, tujuannya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. “Sedang yang ingin masuk dunia kerja bisa masuk SMK. Tapi SMK juga harus ditingkatkan mutunya, supaya begitu keluar SMK si siswa sudah siap masuk ke dunia kerja,” papar Sungkowo.

Fasilitasi Potensi Siswa

Di samping itu, Direktorat juga membantu memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Pemberian fasilitas potensi siswa ini diberikan secara utuh. Misalnya, memfasilitasi peserta didik untuk SMA. Pemberian fasilitas melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. “Jadi fasilitasinya itu fasiltas proses pembelajaran dan sekaligus meningkatkan mutu pembelajarannya.” Tambahnya.

Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan itu, menurut Sungkowo kembali, berkaitan erat dengan proses pembelajaran berbasis TIK atau ICT. Dalam hal ini, seorang guru menganggap murid bukan obyek, tetapi subyek. Sehingga kedudukan siswa sama, mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai kemungkinan untuk berprestasi sama. Jadi, seorang guru hanya fasilitator. “Guru tidak usah khawatir kalau dia kalah dengan muridnya. Karena sekarang sumber belajar sudah banyak, seperti internet. Guru-guru tinggal mendorong dan mengarahkan. Tetapi dia juga mencarikan sumber-sumber pengetahuan. Justru dengan proses pembelajaran berbasis TIK ini, kita tidak perlu banyak bicara, tetapi siswa bisa diberikan pelajaran melalui teknologi tersebut. Melalui teknologi ini, tidak hanya pelajaran fisika, kimia biologi saja, pelajaran agama, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia pun bisa,” jelas Sungkowo kembali.

Meski di daerah tetap diterapkan metodologi pembelajaran yang sudah ada, namun pemakaian teknologi dalam melakukan proses belajar-mengajar tidak harus selalu menggunakan komputer, radio pun sudah merupakan teknologi. Jadi, jelas Sungkowo, teknologi itu bisa ke siapa saja. Fasilitas yang sudah ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang. Keinginan masyarakat sekarang ini, sekolah harus menyediakan guru sesuai dengan bidang studinya. “Itu ada di undang-undang lho. Jangan sampai kita tidak memberikan siswa-siswa kesempatan,” katanya.

Manajemen Berbasis Sekolah

Selain mengikuti perkembangan teknologi, penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan faktor manajemen. Dari sudut pandang ini, akhirnya akan mendorong sekolah untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Di sini sekolah memiliki otoritas untuk mengelola manajemennya. Di samping MBS, menurut Sungkowo, Direktorat juga mendorong sekolah mewujudkan peserta didik berkepribadian unggul, memiliki semangat kompetensi dan kompetisi, juga mendorong sekolah untuk bisa meningkatkan atau memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Dengan demikian, pada tahun 2014, paling tidak 95% SMA sudah terakreditasi B. Yang bagus adalah A. Tujuannya, supaya sekolah yang berada di pelosok daerah itu sama. Seperti misalnya di ujung Banda Aceh, Kupang, Rote, Papua, sama. Contohnya seperti di Jepang, kualitas pendidikan di daerah-daerah yang ada di negara itu merata. Sekain itu kita juga membuat program yang dibagi tiga. Program-program itu terdiri dari program akses (pemerataan), program peningkatan mutu, dan program peningkatan tata-kelola,” tambah Sungkowo.

Untuk program akses, menurut Direktur SMA, jangan sampai akses untuk siswa SMA yang pandai dalam bidang edukasi, tidak ditampung di sekolah yang hebat. Anak yang hebat itu harus difasilitasi, walaupun mereka miskin. Dalam hal ini Sungkowo memberi contoh, misalnya ada anak miskin di Flores Timur sana, boleh saja ia bersekolah di Jakarta. Paling tidak, Pemda setempat responsif terhadap anak-anak cerdas seperti itu. Tidak hanya Pemda, masyarakat juga harus berperan aktif dan peduli pada mereka. “Kalau hasil ujian anak itu bagus, masak tidak kita fasilitasi,” tambahnya.

Berkaitan dengan fasiltas untuk anak-anak cerdas namun tak mampu tersebut, Diknas memberikan subsidi siswa yang merupakan bantuan khusus murid berupa beasiswa. Beasiswa yang diberikan memang tidak terlalu besar, jumlah nominalnya 65 ribu rupiah per bulan. Menurut Sungkowo, beasiswa tersebut merupakan kepedulian Diknas terhadap siswa miskin untuk membantu mereka.

Begitu pula dari segi sarana sekolah. Diknas memberikan subsidi untuk membangun atau merehab sekolah-sekolah yang membutuhkan. Sekolah tersebut diberikan keleluasaan untuk menggunakan subsidi tersebut. Namun meski demikian, Diknas tetap mengontrol dana yang telah diberikan untuk merehab, apakah dana tersebut dipergunakan sesuai dengan siteplan yang direncanakan. “Kita berikan subsidi kepada sekolah tersebut, tapi kita kontrol jumlah dan tambahan ruang belajarnya,” tukasnya.

Dari segi mutu, Direktorat Pembinaan SMA membuat rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN). Yang tak kalah penting, Direktorat juga membuat rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Melalui PBKL keunggulan di suatu daerah dipertahankan. Misalnya, seperti Tasikmalaya yang terkenal dengan bordirannya. Kerajinan seperti itu harus dijaga, atau Sopeng yang terkenal dengan sutra alamnya dan NTT dengan tenun ikatnya, semua itu dikembangkan agar jangan sampai punah.

Sungkowo juga menjelaskan, untuk ruang-ruang penunjang seperti perpustakaan, lab IPA, komputer, TIK base learning, ICT base learning, uji kompetensi siswa, Bahasa Inggris, dan bantuan operasional manajemen mutu, akan diberikan sertifikasi. Sedangkan dalam tata kelolanya, digunakan manajemen yang transparan.

Mengenai pelaksanaan kegiatan lomba-lomba di bidang keilmuan tahun 2009 tetap terus berjalan sama seperti tahun 2008. Sungkowo berharap, agar kegiatan-kegiatan tersebut kualitasnya dapat lebih ditingkatkan lagi. Seperti OSN, tetap mengacu pada delapan bidang studi, yaitu fisika, kimia, matematika, biologi, komputer, astronomi, kebumian, dan ekonomi. Sedangkan penghargaan untuk siswa yang memperoleh medali, saat ini sudah tersolusi. Mereka akan ditampung di perguruan tinggi yang mereka inginkan termasuk beasiswanya.

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

Dana Bos Untuk Beli TV dan DVD

Senin, 27 April 2009 13:01:09

Berdasarkan pemeriksaan uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban
dan cek fisik tanggal 23 Oktober – 7 November 2008 ke-53 sekolah di
Bengkulu Utara, diketahui bahwa terdapat pengeluaran uang dana BOS yang tidak terkait dengan kepentingan murid atau kegiatan belajar mengajar. Sehingga kurang tepat sasaran dan mengurangi porsi biaya operasional sekolah lainnya.

Seperti pembayaran insentif dan transportasi kepala sekolah dan guru sebesar Rp 449,2 juta. Lalu untuk biaya partisipasi HUT Korpri Rp 6,2 juta. Biaya konsumsi guru dari pagi sampai siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti diperbolehkan dalam juklak) sebesar Rp 46,53 juta.

Selain itu, pembelian laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral komputer lainnya, dispenser, TV, DVD, dan antena parabola, yang tidak terkait langsung dengan murid sebesar Rp 87,43 juta. Pemberian uang transport kepada pengawas, UPTD, petugas dari dinas dan pihak lain serta untuk iuran/sumbangan lain-lain dan biaya studi banding sebesar Rp 16,4 juta.

Kepala BPK Perwakilan Palembang, Drs. Muzakir menyatakan, item-item tersebut tidak sesuai dengan panduan BOS dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Bagian I Juklak BOS pada butir C.1 tertera bahwa dana BOS dapat digunakan untuk biaya transportasi siswa miskin dari dan ke sekolah. Lalu pada butir C.2 menyatakan dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Bagian III Juknis keuangan BOS pada butir II.A.4 juga disebutkan penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam buku kas. Ditambahkan pada butir III.C.4, setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. Serta butir III.C.6 tertulis laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan setiap triwulan, semester dan tahun.

“Hal tersebut mengakibatkan pemanfaatan dana BOS tidak sepenuhnya tepat sasaran
dan dana BOS untuk membiayai kegiatan belajar mengajar siswa jadi berkurang
Rp 605,9 juta,” kata Muzakir.

Diketahui, tahun anggaran 2007, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu mengelola
penyaluran dana BOS sebesar Rp 86,97 M dengan realisasi sebesar Rp 84,68 M. Kemudian tahun anggaran 2008 Dinas Pendidikan Provinsi kembali mendapat kucuran Rp 88,37 M dan realisasi sampai dengan 30 Juni 2008 sebesar Rp 43,09 M. Penyaluran dilakukan Tim Manajemen BOS Provinsi Bengkulu melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu).

Alokasi dana BOS Tahun 2007 per siswa sebesar Rp 254 ribu untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Rp 354 ribu untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penyaluran dana BOS oleh BPD Bengkulu dilakukan tidak langsung ke rekening sekolah. Melainkan ke BPD Cabang Pembantu (Capem), setelah itu baru ditransfer ke rekening sekolah.

Dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS telah diatur mengenai pemanfaatan
dana BOS antara lain, untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan
Siswa Baru (PSB). Selain itu, pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk koleksi Perpustakaan.

Lalu untuk pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.

Dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela. Perbaikan meubelair dan perawatan lainnya. Pembiayaan langganan daya dan jasa, pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah.

Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin, pembiayaan pengelolaan
BOS dan bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan
jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk
membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah.

Selain penggunaan yang diutamakan seperti tersebut di atas, ada beberapa kegiatan pendanaan yang secara jelas tidak diperbolehkan menggunakan sumber dana BOS antara lain untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Dipinjamkan kepada pihak lain, membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas

Sekolah. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan
kepentingan murid, melakukan rehabilitasi sedang dan berat, membangun
gedung/ruangan baru. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses
pembelajaran, menanam saham dan membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari
sumber dana pemerintah pusat atau daerah.

“BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Bengkulu memberikan teguran kepada
Tim Manajemen BOS Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dan memerintahkan
untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian,” demikian A. Muzzakir.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu menyatakan dinas telah melakukan sosialisasi cara pertanggungjawaban dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Dimana selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota yang berhak sepenuhnya memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah diwilayahnya.

Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara menjelaskan sosialisasi pertanggungjawaban Dana BOS telah dilakukan oleh Tim Manajemen BOS kabupaten dengan pola wilayah, namun hal tersebut tidak efektif karena pada pembinaan yang sifatnya masal tersebut, tidak semua kepala sekolah atau bendahara
BOS dapat memahami penjelasan atau bimbingan yang diberikan.

Oleh karena itu pada masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara merencanakan untuk melakukan pembinaan secara langsung ke sekolah-sekolah.(ken)

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

Sebelum Terapkan Proses Belajar-Mengajar
Kondisikan Siswa Siap Belajar Dahulu

Rahmat Indra (17/08/2006 – 17:07 WIB)

Jurnalnet.com (Jakarta): Ahmadi, Kepala SMPI Al Ikhlas memandang diperlukan suatu manajemen kelas yang memandang siswa sebagai subjek bukan objek. Penerapan manajemen kelas itu dapat melibatkan siswa untuk mengambil suatu keputusan. Diantaranya membuat peraturan kelas dan peraturan sekolahnya sendiri.

“Anak-anak atau siswa diajak sebagai manajer untuk mengkonsep suatu aturan main tentang disiplin di sekolahnya. Sebab mereka ingin sukses belajar, kondisi belajar rasa aman, dan dihargai di lingkungan sekolahnya, serta menginginkan diberi ruang untuk berekspresi,” kata Ahmadi sebagai pencetus ide penerapan manajemen kelas yang pertama kali itu, usai peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 61 di SMPI Al Ikhlas, Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).

Menurutnya kurikulum tidak akan bisa berjalan jika belum ada aturan main yang dibuat bersama, terutama aturan main yang diinginkan oleh anak-anak. Padahal kurikulum itu berangkat dari bagaimana agar anak memahami suatu konsep. Kesiapan anak menerima pelajaran lewat disiplin. Jika anak belum siap menerima pelajaran karena aturan mainnya belum dibuat dan disepakati

“Jadi seberapa pun bagusnya metode kita dalam mengajar dari kurikulum yang terbaru, jika tidak diawali pengkondisian anak untuk belajar maka antara guru dan siswa akan tidak nyambung. Salah satu jalannya mengajak mereka membuat aturan main dalam proses belajar mengajar di kelas,” katanya.

Ahmadi menjelaskan aturan yang dibuat anak-anak sendiri karena ada konsekuensi sanksi yang telah disepakati. Bukan karena takut aturan, tapi mereka telah tahu dan sadar terhadap aturan yang mereka buat sendiri.

Para pengajar juga diberikan konsep manajemen kelas dengan posisi kontrol guru. Maksudnya, guru dalam mendisiplinkan anak bukan menyakiti atau mempermalukan anak di depan teman-temannya. “Karena bila disiplin dengan menyakiti atau mempermalukan dilakukan, tidak baik bagi psikologis anak. Mereka dapat menjadi dendam atau takut kepada guru, sehingga proses belajar mengajar yang diharapkan nyaman tidak tercapai,” jelas Ahmadi.

Selain itu penerapan disiplin itu juga dimulai dari gurunya. “Jangan pernah memerintahkan anak atau siswa untuk tertib di kelas atau sekolahnya sebelum gurunya mencontohkan dirinya sebagai pelaku yang tertib,” tegasnya.

Kronologis

Para siswa SMP Islam Al Ikhlas ini dalam membuat aturan main tersebut dibimbing oleh masing-masing wali kelasnya. Diantaranya untuk menentukan kelas idaman seperti apa yang mereka inginkan. Tentu untuk mencapai idamannya itu harus ada aturan agar semua proses yang menuju ke sana yaitu berjalan tertib dan lancar. Untuk itulah maka perlu dibentuk kesepekatan kelas.

Mulanya setiap kelas membuat kesepakatan di dalam kelas tentang hak dan kewajiban siswa dan guru. Setiap anak memiliki kriteria tentang kewajiban siswa, kewajiban guru, serta suasana kelas yang mereka idam-idamkan. Misalnya pada peraturan sopan santun dari 10 kriteria kelas idaman di salah satu kelas.

Mereka kemudian mendeskripsikan tentang kriteria sopan santun itu dalam penjelasannya yaitu ingin tampak seperti mendengarkan orang yang sedang berbicara, tidak ngatain temen, harus menuruti nasehat. Yang mereka tak harapkan point sopan santun ini yaitu tidak tampak seperti ngobrol sendiri atau ngacangin, tidak ngejek temen, tidak melawan.

“Mereka punya kekhasan gaya bahasa sendiri untuk memberikan kriteria kelas idaman, yang penting esensi aturannya jelas dan dapat diterapkan,” kata kepala sekolah yang akomodatif terhadap berbagi ide ini. Bahkan, tambahnya, ada siswa yang membuat kriteria unik, yaitu siswa sebaiknya meminum dan memakan makanan yang bergizi agar dapat mencerna pelajaran di kelas dengan baik. Hasil kesepakatan itu kemudian disortir mana saja kesepakatan yang sama dan mana yang berbeda.

Setelah kesepakatan itu terkumpul, kemudian perwakilan kelas yang masing-masing empat siswa berkumpul untuk bersidang yang dibagi dua komisi. “Perwakilan yang berjumlah 48 siswa dari 12 kelas itu dibagi menjadi dua komisi yaitu Komisi Peraturan dan Komisi Sanksi,” katanya. Dalam dua komisi itu juga tak kalah serunya mereka melontarkan argumentasi tentang hak dan kewajiban siswa serta guru. Setelah masing-masing komisi selesai dalam pembahasannya dipertemukan dalam Sidang Pleno yang dipandu oleh pengurus Osis, dengan bimbingan guru serta diarahkan oleh Wakil Kepsek Bidang Kesiswaan.

“Mereka kami bimbing tentang cara bersidang, dan tata cara mengesahkan persidangan. Setelah peraturan itu jadi, pertauran itu disosialisasikan ke seluruh siswa dan guru, sehingga kesepakatan siswa itu menjadi peraturan sekolah. Dengan aturan yang mereka buat maka mereka dapat sadar atas konsekuensi yang mereka lakukan. Sanksi yang diterapkan menjadi konsekuensi yang diarahkan tidak menyakiti perasaan atau fisik terhadap siswa atau guru. Kami cenderung mengarahkan konsekuensi itu untuk membangun motivasi ke arah yang lebih baik. Itulah target kami,” kata Liarsih Agustina, Wakil Kepsek Bidang Kesiswaan.

Dari sana setiap siswa berdiskusi untuk menentukan aturan yang harus dipakai di kelas tersebut. Kemudian aturan kelas tersebut disampaikan ke sidang komisi lewat perwakilan kelas. Ajang seperti ini menjadi kesempatan bagi siswa sebagai sarana pembelajaran berpolitik sejak dini. Diharapkan nilai-nilai demokrasi itu dapat dipahami oleh setiap siswa.

“Hal ini juga merupakan pembelajaran dalam membangun budaya politik sejak dini yang demokratis, saling menghargai, bijaksana dan adil. Apalagi dengan ajang seperti ini mereka juga memperoleh satu pembelajaran bahwa di dalam lingkungan masyarakat itu perlu saling menghargai supaya tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran akibat perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip atau tidak penting,” ujar Liarsih.

Ide yang dilontarkan kepala sekolah ini rupanya mendapat sambutan baik dari para siswa. Nissa, siswa Kelas IX yang kini menjabat sebagai Ketua OSIS, berpendapat, “Kami ingin peraturan sekolah itu tidak hanya dari sekolah, tapi siswa dapat berembuk bersama untuk membuat peraturan sekolah. Sehingga peraturan yang dibuat oleh siswa tersebut dapat berbaur dengan diri mereka sendiri. Sedangkan untuk guru yang melanggar dari kesepakatan itu dapat kami ingatkan dengan cara yang sopan.”

Senada dengan Nissa, Cella, yang pada saat persidangan menjadi ketua komisi bidang peraturan menjelaskan, “Acara ini seru karena kami dapat saling menghargai atas perbedaan pendapat. Lewat peraturan dan sanksi sekolah ini tidak ada diskriminasi antara siswa dan guru. Artinya tidak pandang bulu terhadap peraturan sekolah yang kami buat.”

Sementara Ketua Komisi Bidang Sanksi, Dani, mengungkapkan ajang pertama kali ini amat berguna sekali bagi mereka, karena setiap siswa dapat menyalurkan aspirasinya dengan benar dan tepat. Artinya siswa dan guru punya porsi yang sama dalam peraturan sekolah.

Memang dengan adanya peraturan sekolah yang dibuat oleh siswa, maka siswa dapat merasakan lebih baik suasana belajar mengajar di kelasnya. Selain itu juga siswa merasa memiliki peraturan tersebut. Sehingga mereka mengaplikasikan aturan itu bukan karena takut dengan sanksi dari eksternal (pihak sekolah, red), tapi karena adanya kesadaran dari dalam diri mereka sendiri untuk disiplin menerapkan peraturan yang mereka buat sendiri demi tercapainya tujuan mereka seperti yang mereka tuangkan ketika mereka membicarakan kelas idaman,” paparnya salah seorang guru.

Memang belajar berdemokrasi, mengatur diri sendiri harus dimulai sejak dini. Dengan demikian, diharapkan kelak akan muncul individu-individu yang memiliki kesadaran yang tinggi akan peraturan. Sebab suatu kekacauan terjadi lebih sering kali bukan karena tidak adanya peraturan, tapi karena kurangya kesadaran untuk mematuhi peraturan.*

Mei 24, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | 1 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.