End_Kha Zone

Wilujeng Sumping…….

Manajemen Kurikulum

Generasi Muda Kurang Peduli Budaya Sendiri


Rabu, 26 November 2008 | 17:32 WIB

Yurnaldi

JAKARTA, RABU – Rasa bangga dan kepedulian melestarikan budaya kurang tertanam di generasi muda Indonesia saat ini. Minat mereka untuk memperlajarinya kurang. Mereka lebih tertarik belajar kebudayaan asing. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya informasi kekayaan yang dimiliki Bangsa Indonesia. Padahal Indonesia memiliki tujuh warisan budaya, tiga di antaranya warisan budaya dunia.

Demikian benang merah yang diungkapkan Koordinator IndoWYN Lenny Hidayat, Program Specialist Unesco Office, Jakarta, Masanori Nagaoka, dan Wakil Koordinator IndoWYN Hindra Liu, pada jumpa pers Pelatihan dan Pendidikan Warisan Budaya untuk Kaum Muda Indonesia. Rabu (26/11) di Jakarta.

Pelatihan dan Pendidikan Warisan Budaya untuk Kaum Muda Indonesia itu, dilangsungkan di Villa Amitayus, Puncak, 28-30 November, diikuti 35 anggota IndoWYN, Jaringan Kaum Muda Peduli Warisan Budaya Dunia Indonesia (Indonesia World Heritage Youth Network) .

Lenny Hidayat mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang menjadi warisan dunia seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Manusia Purba Sangiran. Walau sudah dikenal luas di dunia, namun masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak paham makna yang terkandung di dalamnya.

Contoh yang paling terlihat adalah Borobudur. Sudah 30 tahun masa restorasi berlalu, tapi masih saja minimnya informasi yang tersedia di situs tersebut. Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas untuk melestarikan budaya, hanya saja semua pengetahuan masih tersimpan rapi di generasi pendahulu. “Tidak ada lagi sumber pendidikan budaya yang bisa menjadi referensi kaum muda,” katanya.

Selain Borobudur, Prambanan, dan Situs Sangiran, empat warisan dunia lainnya yang ada di Indonesia adalah Pulau Komodo, Hutan Hujan Tropis Sumatera, Taman Nasional Lorenz, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Ada 24 warisan budaya dalam daftar tentatif Pemerintah Indonesia untuk diajukan sebagai warisan dunia.

Masanori Nagaoka mengatakan, terdaftarnya suatu situs budaya dalam daftar warisan dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah awal upaya pelestarian untuk generasi berikutnya. Unesco yang diberi mandat untuk membantu pemerintah dan rakyatnya dalam upaya perlindungan terhadap situs-situs warisan dunia, siap membantu pemerintah Indonesia memperkuat kapasitas dalam hal manajemen situs-situs warisan dunia yang ada di Indonesia, katanya.

Hendra Liu menambahkan, Pelatihan dan Pendidikan Warisan Budaya untuk Kaum Muda Indonesia, khususnya anggota IndoWYN, diharapkan bisa menggugah kepedulian generasi muda dan pemangku kepentingan, untuk melestarikan warisan budaya dunia di Indonesia.

Tindak lanjutnya, anggota jaringan IndoWYN akan melatih anggota lainnya dan memberikan presentasi di sekolah-sekolah terdekat. “Selain itu, IndoWYN akan terus aktif memberikan masukan dan kontribusi ke pemangku kepentingan,” katanya.

Tahun 2009, IndoWYN akan melakukan riset sosial dan persepsi terhadap warisan budaya Indonesia. Kontribusi ke usaha pengadopsian warisan budaya sebagai kurikulum sekolah. Kemudian membuat buku dokumentasi foto-foto borobudur kolaborasi dengan para fotografer Indonesia.

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Konsep Pembaharuan Kurikulum di Jepang

on May 28th, 2009

sumber: kompas

Seperti halnya di Indonesia, pergantian kurikulum juga terjadi di Jepang, sekalipun tidak dalam frekuensi yang sama. Panduan tentang muatan pembelajaran di sekolah termuat dalam gakusyuushidouyouryo (学習指導要領). Dokumen ini berisikan keterangan lengkap tentang tujuan pembelajaran di sekolah, materi pelajaran, pendidikan moral dan kegiatan khusus terkait dengan sekolah. Gakusyuushidouyouryou dapat dikatakan sebagai standar minimum yang harus dicapai oleh sekolah-sekolah negeri (国立学校)、sekolah publik (公立学校)、dan sekolah swasta (私立学校).

Gakusyuushidouyouryou pertama kali dikeluarkan pada tahun 1947, bertepatan dengan lahirnya UU Pendidikan di Jepang. Selanjutnya berkali-kali mengalami pemabaharuan, yaitu pada tahun 1951, 1956, 1961, 1971, 1980, 1992, 2002, dan yang akan datang adalah 2011. Pembuatan dan penerapannya secara sempurna biasanya memakan waktu 2 tahun setelah diterbitkan, dan biasanya SD dan SMP akan menerapkan duluan daripada SMA. Selain pendidikan dasar dan menengah, pendidikan pra sekolah (TK) juga mempunyai gakusyuushidouyouryou.

Pembaharuan kurikulum di Jepang mengikuti pola 10 tahunan. Tentunya ada hal baru yang dimasukkan dalam setiap kurikulum, mengikuti perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang dan dunia. Tetapi sekalipun perubahan selalu terjadi, para pakar pendidikan Jepang mensinyalir adanya kemunduran dalam dunia pendidikan di Jepang.

Kemunduran tersebut di antaranya adalah menurunnya minat bersekolah anak-anak, dekadensi moral dan kedisiplinan yang mulai rapuh, juga prestasi belajar yang menurun yang terbukti dari hasil PISA atau TIMMS, sekalipun beberapa pakar meragukan alat ukur ini sebagai alat yang tepat untuk mengukur kemampuan akademik siswa.

Jadi apa sebenarnya yang harus diubah dalam pembaharuan kurikulum ?

Professor saya yang mendalami tentang hal ini menyampaikan bahwa permasalahannya bukan terletak kepada perubahan isi setiap mata pelajaran (kyouka katei), dan juga bukan pada perubahan metode pengajaran di kelas, tetapi gakusyuushidouyouryou harus memuat perubahan sistem pendidikan di sekolah.

Konsep manajemen kurikulum (curriculum management) pada umumnya adalah mengotak-atik mata pelajaran dalam kurikulum, mengubah dan memperbaiki tujuan dan menambahkan atau mengurangi muatan belajar. Tindakan seperti ini bukannya salah, tetapi bagian terpenting dari sebuah pendidikan adalah bukan pada isinya yang banyak, tetapi pendekatan cara mendidik.

Oleh karena itu Professor saya menggunakan istilah “kyouikukatei“(教 育課程)yang kalau diterjemahkan secara gampang adalah Rencana Pendidikan di Sekolah. Isinya bukan saja mengenai kegiatan intra kurikular tetapi juga ekstra kurikular. Yang dimaksud dengan kegiatan ekstra kurikular bukan saja berupa klub (bukatsudou), tetapi seharusnya dikembangkan berdasarkan rundingan guru, kepala sekolah, orang tua dengan mempertimbangkan kemampuan anak dan kondisi lingkungan/daerah di mana dia berada.

Dengan kata lain, nafas pendidikan yang mesti dibawakan oleh gakusyuushidouyouryou bukanlah perkara yang memaksa guru atau menyengsarakan guru (karena ketidakjelasannya) dalam mengembangkan materi yang dia ajarkan. Akan tetapi gakusyuushidouyouryou harus mengajak komponen sekolah untuk membicarakan bagaimana pendidikan di sekolah seharusnya dikembangkan berdasarkan standar minimal yang ditetapkan pemerintah.

Jika ada seorang guru berhasil mengembangkan materi pelajarannya, mengembangkan metode baru dan selesai dengan cepat menyusun silabus pengajaran, itu bukanlah sebuah kemajuan bagi pendidikan di sekolah. Tetapi yang terpenting adalah menjadikan keberhasilan itu menjadi bukan milik pribadi, tetapi dimiliki oleh semua guru dan aparat sekolah.

Gakusyuushidouyouryou harus diterjemahkan bersama dalam pembicaraan intens antara guru, kepala sekolah dan sesekali melibatkan orang tua. Hasil penggodokannya akan berupa implementasi program pendidikan anak di sekolah.

Dengan landasan berfikir seperti ini, maka pendidikan tidak lagi sekedar merupakan jiplakan apa yang tertera dalam kurikulum, tetapi pendidikan di sekolah merupakan pengembangan standar minimal yang dituliskan di dalam gakusyuushidouyouryou menjadi sebuah kegiatan/program yang berorientasi kesiswaan.

Untuk keperluan tersebut, tidak cukup jika hanya guru yang bergerak, atau kepala sekolah yang menggerakkan. Tetapi perlu kerelaan hati untuk duduk membincangkannya dengan membawakan data akurat tentang siswa, potensi sekolah(guru), orang tua, dan masyarakat (lingkungan).

Tulisan asli dari artikel ini dan tulisan-tulisan lain tentang dunia pendidikan Jepang dapat juga diakses melalui link :

Bukan sekedar mengganti kurikulum

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Lampung Rawan Bencana, Pendidikan Mitigasi Minim

Sabtu, 23 Februari 2008 | 00:17 WIB

Sumber: kompas

BANDAR LAMPUNG, JUMAT – Sebagai salah satu wilayah dari 28 wilayah di Indonesia yang tergolong rawan gempa dan tsunami, pendidikan mitigasi bencana di Lampung sangat minim. Untuk itu, pendidikan mitigasi yang disisipkan di setiap mata pelajaran sebaiknya segera dilakukan untuk menyiapkan siswa atau masyarakat tanggap bencana.

Ahmad Fikri dari tim Makmal Pendidikan Insani Dompet Dhuafa, Jumat (22/2) pada acara Manajemen Tanggap Bencana Bidang Pendidikan untuk guru-guru sekolah dasar se-Lampung di Bandar Lampung mengatakan, sebetulnya Departemen Pendidikan Nasional sudah memasukkan pelajaran mengenai mitigasi bencana ke dalam kurikulum. Hanya saja, implementasi di lapangan tidak ada.

Para guru yang seharusnya menjadi agen perubahan bidang sosial selama ini justru tidak berperan. Para guru hanya mengajarkan jenis-jenis gempa dan penyebab gempa , tanpa mengajarkan mitigasi bencana atau cara-cara menghadapi bencana kepada para siswa.

Padahal sama seperti Jepang, Indonesia juga terletak di wilayah jalur pegunungan berapi atau ring of fire. Selain itu Indonesia juga dikepung oleh lempeng-lempeng benua. Sehingga potensi terjadi bencana alam sangat besar.

Yang membedakan, lanjut Fikri, para guru di Jepang memiliki kreativitas untuk mengajarkan mitigasi bencana kepada para siswa. Sedangkan para guru di Indonesia pada umumnya dan Lampung khususnya belum memiliki sikap kreatif tersebut.

Dengan demikian, ketika terjadi bencana, masyarakat akan selalu menjadi obyek evakuasi tim satkorlak tanpa pernah bisa menolong dirinya sendiri. Para guru juga sibuk meminta bantuan tanpa membantu yang lainnya sehingga mental trauma terus menghantui korban. Padahal, salah satu cara supaya masyarakat cepat pulih dari trauma bencana adalah dengan kembali beraktivitas seperti saat kondisi normal.

Melalui pelatihan manajemen tanggap bencana bidang pendidikan, para guru diharapkan mampu menjadi tenaga relawan bidang pendidikan. Selama bencana belum terjadi, para guru diharapkan secara kreatif mengajarkan jenis-jenis bencana, cara menghadapi bencana, hingga cara-cara penyelamatan atau mitigasi saat terjadi bencana.

Pengajaran itu bisa disisipkan dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan. Dengan demikian, para siswa akan memiliki sikap waspada terhadap bahaya bencana alam serta bekal cara-cara pencegahan menghadapi bencana.

Selanjutnya, pasca bencana para guru sebaiknya tidak hanya menunggu bantuan, melainkan secara aktif mengajak kembali para muridnya aktif belajar. Dengan demikian, masyarakat terutama anak-anak akan cepat kembali dipulihkan, kata Fikri.

Selain sikap aktif para guru, lanjut Fikri, sebaiknya pemerintah kota/kabupaten juga segera melengkapi wilayah yang rawan bencana dengan rambu-rambu evakuasi atau pengungsian. Sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat di wilayah yang berpotensiben cana alam mampu melakukan evakuasi sendiri sebelum tim satkorlak turun tangan.

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

TMII Akan Buat Pendidikan Kebudayaan

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 03:57 WIB

Sumber: kompas

JAKARTA, SABTU - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan membuat paket pendidikan kebudayaan untuk membantu menjembatani kesenjangan kebudayaan di Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di Indonesia.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Operasional TMII, Ade F Meyliala, ketika acara pemaparan visi dan rencana TMII ke depan di Museum Indonesia TMII, Jakarta, Jumat (24/10) sore kemarin.

“Paket pendidikan kebudayaan akan diselenggarakan setiap Senin hingga Jumat pada jam kerja. Kami akan memberikan buku panduan, audio video, dan contoh nyata yang ada di TMII kepada peserta. Bagi siswa yang telah mengikutinya akan mendapat sertifikat khusus kebudayaan dari TMII,” ujar Ade.

Selain itu, kata Ade, paket pendidikan tersebut akan dilengkapi dengan laboratorium dan konservasi kebudayaan yang ada di TMII. “Karena laboratorium dan konservasi kebudayaan yang ada di TMII saat ini, bisa dikatakan terlengkap dan terbesar di dunia,” bangga wanita paruh baya itu.

Namun Ade menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih belum menerima balasan dari Departemen Pendidikan Nasional, tentang kurikulum yang telah mereka ajukan. “Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban dari Depdiknas, tentang kurikulum yang kami usulkan,” terang Ade.

Selain pelajar SLTP dan SMU, Manajemen TMII akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang peduli akan penelitian dan pengembangan kebudayaan di nusantara. “Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kami terhadap budaya di Indonesia, bekerjasama dengan perguruan tinggi yang juga peduli akan kebudayaan di Indonesia. Beasiswa akan kami berikan sampai dengan S3, kalau diperlukan,” beber wanita murah senyum ini. (C11-08)

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

FMI Bahas Kurikulum Manajemen

[ Rabu, 06 Mei 2009 ]

Sumber: Kompas

FAKULTAS Ekonomi (FE) Unair mulai kemarin (5/5) menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Forum Manajemen Indonesia (FMI). Kongres tersebut diikuti beberapa perguruan tinggi untuk membahas serta menentukan arah kurikulum manajemen.

Ada 100 wakil dari 15 perguruan tinggi se-Indonesia yang ikut dalam forum tersebut. Di antaranya, Universitas Tadulako, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Bina Nusantara Jakarta, dan Universitas Trisakti.

Menurut Ketua Panitia Kongres FMI Dr Arif Armuninggar SH MH, hari pertama kemarin dilaksanakan sosialisasi AD/ART dan pemilihan ketua FMI. ”Sebelumnya, forum ini dipimpin formatur karena baru didirikan pada 10 November tahun lalu,” ujarnya.

Dalam pemilihan kemarin, terpilih Sri Gunawan DBA dari FE Unair menjadi ketua umum FMI. Sri Gunawan yang juga menjabat ketua Departemen Manajemen FE Unair tersebut akan menjabat ketua umum FMI selama dua tahun atau hingga 2011.

Pada hari ini (6/5) akan berlangsung workshop bertema Tuntutan Stakeholder terhadap Alumnus Jurusan Manajemen dan Bisnis di Indonesia. Hadir sebagai pembicara, Dr Edison Hulu (chief economist Indonesian Exchange) serta Sarwoto Atmosutarno (presiden direktur dan CEO PT Telkomsel).

Setelah itu, dilanjutkan tema Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Manajemen di Perguruan Tinggi. Begitu penyampaian materi tuntas, peserta kongres akan dibagi menjadi empat bagian. Pembagian itu disesuaikan dengan ilmu manajemen yang memiliki empat konsentrasi. Yakni, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasi.

”Peserta akan membahas kurikulum, role model, dan sharing merumuskan kurikululum yang sesuai perkembangan saat ini,” ujarnya. Setelah dirumuskan, baru dipresentasikan di forum besar.(alb/hud)

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Koperasi akan Punah, Kurikulum Tidak Berpihak

Rabu, 16 April 2008 | 19:15 WIB

Yulvianus Harjono

BANDUNG, RABU -  Koperasi diyakini akan segera punah dari dunia ekonomi negara ini jika tidak ada antisipasi. Gejalanya, kurikulum pendidikan tidak lagi berpihak untuk mengenalkan dunia koperasi dan kewirausahaan kepada anak sejak dini di sekolah.

Menurut Edi Sugandi, guru ekonomi dari Subang, dari zaman ke zaman, materi koperasi dalam kurikulum pendidikan porsinya makin minim. Sehingga, tidaklah mengherankan jika pengetahuan siswa saat ini akan ilmu koperasi kian minim.

“Pada tahun 1984, ekonomi koperasi jadi satu mata pelajaran utuh. Di 1994, tidak lagi disendirikan melainkan diintegrasikan ke pelajaran akuntansi. Di 2004 (kurikulum berbasis kompetensi), termasuk juga KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan), materi koperasi hanya ada di pengantar. Dari 10 jam menjadi hanya empat jam seminggu,” tutur Edi, Rabu (16/4) di sela-sela sebuah acara di Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Menurut Dedi Burhanuddin dari Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Kabupaten Majalengka, pelajaran koperasi lambat laun akan menghilang dari dunia pendidikan di Indonesia jika tidak ada antisipasi. Kondisi ini terjadi akibat adanya pergeseran paradigma ekonomi yang saat ini lebih berorientasi kepada liberalisme, tidak lagi kerakyatan.

“Padahal, zaman dulu, lulusan SMA di kampung bisa langsung dirikan koperasi berkat modal pengetahuan ini. Saat ini, yang ada hanya nganggur. Padahal, koperasi ini kan basisnya kerakyatan, co-operasi dan kerjasama. Baik untuk orang-orang kecil seperti mayoritas di kita. Ketika ada krisisi ekonomi, barulah orang pada ribut-ribut pentingnya koperasi,” tuturnya.

Ia menyesalkan, revitalisasi ekonomi koperasi menjadi sekadar wacana. Gerakan koperasi terlihat mulai tumpul, lambat laun akan punah. Selama itu tidak disinergikan dengan pendidikan. “Sekarang coba tanya saja ke anak-anak, kapan hari koperasi ? Pasti tidak ada yang tahu,” tuturnya.

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Gubernur Jamin Tak Ada Kekerasan di IPDN Baso

Senin, 12 Januari 2009 | 12:40 WIB

PADANG, SENIN — Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi menjamin sistem pendidikan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Baso, Kabupaten Agam, tidak akan menjurus ke tindak kekerasan karena kurikulumnya telah diperbarui dan juga diberikan sejumlah muatan lokal.
“Kami jamin pola pendidikan di IPDN Baso tidak akan menjurus ke tindak kekerasan seperti sebelumnya,” kata Gubernur Gamawan Fauzi saat meresmikan dimulainya kuliah perdana di IPDN di Baso, Senin (12/1).
Gubernur meresmikan pemakaian kampus dan dimulainya kuliah perdana di IPDN itu dengan upacara di halaman kampus. Kampus IPDN di Kabupaten Agam berada di tanah seluas 17 hektar, sekitar 17 km dari pusat Kota Bukittinggi, Sumbar. Jumlah praja yang belajar di kampus IPDN Baso sebanyak 100 orang.

IPDN regional di Baso, Kabupaten Agam, ini memiliki jurusan Manajemen Keuangan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, jurusan Pembangunan Masyarakat, serta Kependudukan.

Menurut dia, dengan adanya pola pendidikan baru yang bersifat regional itu, diharapkan tidak akan ada kekerasan dalam kegiatan pendidikannya. Pada sistem pendidikan di IPDN yang baru ini tidak memungkinkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan praja senior terhadap praja yunior.

Kebijakan baru ini diharapkan bisa mengubah persepsi masyarakat yang telanjur menganggap buruk terhadap pendidikan di IPDN yang sebelumnya terkenal dengan STPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Selain itu, khusus di Sumbar, para siswa juga diberi kurikulum bermuatan lokal, di antaranya bagaimana menjadi pendakwah (da’i). “Kami harapkan dengan adanya kurikulum dengan muatan lokal ini praja mampu menjadi pemimpin yang baik di masyarakat,” katanya.
ABI
Sumber : Ant

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Bisnis Internasional, Program Studi Baru di Binus

Fokus utama program studi Bisnis Internasional adalah mengembangkan pemahaman tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis di pasar internasional.

Senin, 4 Mei 2009 | 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun ini Universitas Bina Nusantara (Binus) membuka sebuah program studi baru di Binus International, yaitu Bisnis Internasional (International Business). Gelar yang diberikan oleh program ini adalah sarjana ekonomi dari Universitas Binus dan bachelor of arts dari mitra universitas mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Judi Arto, General Manager Marketing Bina Nusantara. Menurut Judi, salah satu keunikan program baru ini adalah pemberian gelar ganda dengan mitra universitas mancanegara atau gelar tunggal dengan pilihan belajar di luar negeri.

Dengan kurikulum yang komprehensif untuk mempersiapkan mahasiswa berkarier di bidang bisnis dan manajemen, fokus utama program ini adalah mengembangkan pemahaman tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis di pasar internasional.

“Selain itu juga mengenai pengembangan mata kuliah dan keterampilan lintas budaya, pengembangan keterampilan berkaitan dengan tempat bekerja, serta pengambilan keputusan melalui studi kasus,” kata Judi.

Menurut Judi, kompetensi lulusan yang akan dihasilkan pun diharapkan memiliki keterampilan manajemen yang dibutuhkan untuk berkarier di bidang bisnis. “Lulusan program ini juga akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkarier di tempat kerja yang memiliki keberagaman budaya.” kata Judi.

Bekerja Sebelum Wisuda

Judi menuturkan, saat ini jurusan yang tergolong paling diminati di Universitas Binus adalah Jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, Marketing Communication, Manajemen, dan  Akuntasi. Selain itu, program Binus International yang menawarkan double degree (sarjana dan bachelor) juga banyak diminati oleh para calon mahasiswa.

Untuk tahun akademik 2009/2010, universitas yang memegang pengakuan manajemen mutu dari ISO 9001 dan Malcolm Baldrige ini sudah membuka pendaftaran sejak September 2008. “Pendaftaran mahasiswa baru akan kami buka sampai dengan Agustus 2009,” kata Judi.

Menurut Judi, banyak cara dilakukan Binus untuk menciptakan daya tarik kampusnya di mata calon mahasiswa, salah satunya adalah pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) dengan proyek akhirnya berupa pembuatan sebuah business plan.

Selain itu, sebagai kampus yang temasuk dalam 50 Promising Indonesian Universities versi Dikti, setiap tahun kelembagaan Binus Career juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1.000 perusahaan dan menawarkan lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan untuk mahasiswa dan para lulusan universitas ini. “Bahkan, menurut survey yang dilakukan oleh Binus Career, 72 persen lulusan Binus sudah bekerja sebelum mereka diwisuda,” kata Judi.

Mei 28, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Standar Sekolah Naik

Dilarang Pungut Uang untuk Ujian Nasional

Jumat, 17 April 2009 | 05:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa sekolah negeri dan swasta unggulan di Jakarta menaikkan standar nilai kelulusan di atas standar nilai ujian nasional 5,5. Peninggian nilai kelulusan diizinkan oleh pemerintah pusat untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.

”Terdapat sekitar 50 SMA negeri dan swasta di Jakarta yang menargetkan nilai 6,0 sampai 7,0 untuk standar kelulusan siswa- siswi mereka,” kata Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan DKI Jakarta Amsani Idris saat menyampaikan kesiapan pelaksanaan ujian nasional untuk SMA yang akan dimulai pekan depan, Kamis (16/4) di Jakarta Selatan.

Menurut Amsani, peninggian nilai kelulusan dapat dilakukan karena masih dalam lingkup sistem manajemen berbasis sekolah. Pengelola sekolah dapat meningkatkan standar nilai kelulusan jika para siswa dinilai mampu mencapainya.

Namun, kata Amsani, sekolah yang ingin menaikkan standar kelulusannya harus mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan dan meminta restu orangtua murid. Jangan sampai kebijakan sekolah untuk menaikkan standar kelulusan justru merugikan siswa dan diprotes orangtua.

Amsani mengatakan, sekolah- sekolah yang menaikkan standar kelulusan antara lain SMA 70, SMA 8, SMA 13, SMA 78, SMA 81, SMA 21, dan SMA 6. Sedangkan beberapa sekolah swasta di antaranya SMA Santa Ursula, SMA Al Azhar, SMA Lab School, dan SMA IPK Tomang.

Peningkatan standar nilai kelulusan, kata Amsani, dapat memacu persaingan prestasi yang positif di antara sekolah. Siswa juga akan terpacu untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan materi pelajaran.

Untuk mencapai target yang melebihi standar nasional, kata Amsani, sekolah dapat mengadakan pelajaran tambahan atau les intensif dan tes-tes uji coba.

Ujian nasional

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, ujian nasional akan digelar pada 20 hingga 24 April untuk tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah, dan SMA luar biasa. Ujian nasional untuk tingkat SMP atau sederajat akan digelar pada 27 sampai 30 April dan ujian untuk tingkat SD atau sederajat pada 11 sampai 31 Mei.

Pemprov, kata Taufik, menargetkan peningkatan tingkat kelulusan dibanding tahun lalu. Pada 2008, tingkat kelulusan untuk SMA 94 persen, SMK 93,76 persen, dan SMP 99,98 persen.

Menurut Yudi, pemerintah menganggarkan dana Rp 12,7 miliar untuk membiayai ujian nasional. Dengan kucuran dana itu, pengelola sekolah negeri dan swasta tidak boleh memungut uang untuk ujian nasional kepada siswa. Yudi juga menjamin tidak ada kebocoran soal ujian nasional.
ECA

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Pemerintah Bangun Sekolah untuk Anak TKI Di Malaysia

KOMPAS/TRI HARIJONO

Rabu, 17 September 2008 | 20:47 WIB

JAKARTA, RABU – Pemerintah segera mendirikan sekolah bagi anak Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Malaysia, khususnya di Sabah. Sekolah tersebut direncanakan menjadi induk bagi model pelayanan pendidikan nonformal yang akan diadakan pula di sana.

Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers yang dihadiri Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da’i Bachtiar, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri, Teguh Wardoyo, Rabu (18/9). Pada hari yang sama mereka mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo terkait dengan masalah pendidikan anak TKI tersebut.

Selama ini, mereka mendapatkan pendidikan dari lembaga semacam bimbingan tes yang berbasis di Malaysia yakni Yayasan Humana. Sebelumnya diwartakan, para guru honorer yang baru saja pulang mengajar dari Sabah setelah kontrak mereka dengan Depdiknas berakhir, sempat melaporkan bahwa pengajaran oleh Yayasan Humana sekitar 80 persen berkiblat kepada kurikulum di Malaysia. Mereka juga dididik dalam kondisi yang menurut para guru Indonesia tersebut mengenaskan serta tidak mendapatkan ijasah sehingga sulit meneruskan pendidikan.

Da’i Bachtiar mengatakan, pemerintah segera membangun sekolah Indonesia di Kinabalu. Sementara akan disewa beberapa rumah toko untuk beberapa kelas. Ke depan, pemerintah akan membeli tanah guna membangun sekolah tersebut.

Suyanto menambahkan, telah dipersipakan anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk membeli tanah. Pembangunan sekolah tersebut akan bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI. Sekolah tersebut untuk menangani anak-anak sekitar Kinabalu saja yang berdasarkan pendataan sekitar 500 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 170-an anak masih dalam usia sekolah. Selebihnya, anak tidak dapat masuk sekolah formal karena faktor usia.

Untuk anak-anak tersebut dan anak di kawasan perkebunan di pedalaman, pemerintah merencanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang nantinya dapat menginduk ke sekoolah formal di Kinabalu itu. Jumlah anak TKI di Sabah yang membutuhkan layanan pendidikan layak diperkirakan berkisar 25.000-30.000 anak.

Pemerintah juga akan memperbesar kapasitas sekolah-sekolah di wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia. “Di Nunukan dan Sebatik akan diperluas kapasitasnya. Kami berupaya menyelesaikan persoalan ini sekomprehensif mungkin. Harapannya, anak-anak dapat menikmati pendidikan yang merupakan haknya terlepas mereka sebagai warga legal atau ilegal,” ujar Suyanto.

Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas juga kan mengirimkan 10.000 ribu buku bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia. Hal itu agar anak tetap dapat mengikuti perkembangan kurikulum di Indonesia. Dengan adanya buku berbasis kurikulum Indonesia tersebut harapannya anak-anak tersebut tidak asing dengan yang terjadi di tanah air.

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | 2 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.