End_Kha Zone

Wilujeng Sumping…….

Pembiayaan Pendidikan

Anggaran Pendidikan Naik, Utang Naik

Jumat, 15 Agustus 2008 | 15:45 WIB

sumber: KOMPAS

JAKARTA, JUMAT - Kenaikan anggaran pendidikan menjadi 20 persen ternyata seiring dengan meningkatnya defisit anggaran 2009. Dapat diasumsikan, ambisi pemerintah memenuhi konstitusi tersebut dipenuhi dengan cara berutang. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Dradjad Wibowo usai keterangan pers sejumlah partai menanggapi pidato kenegaraan presiden di Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Dradjad, persetujuan pemerintah terhadap kenaikan anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun ternyata diikuti kenaikan defisit anggaran mencapai Rp 99,6 triliun atau 1.9 persen dari Produk Domestik Bruto. Sementara itu, dalam nota keuangannya, SBY mengatakan defisit anggaran rencananya akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 110,7 triliun dan pembiayaan luar negeri neto minus Rp 11,1 triliun.

“Kenaikan defisit itu tidak lepas adanya keinginan untuk memenuhi APBN pendidkan 20 persen. Jadi, defisit ini akan dibiayai melalui SUN. Saya rasa SUN nanti realisasinya bisa nanti Rp 140-150 triliun,” ujar Dradjad.

Sementara itu, Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis mengakui bahwa peningkatan 46.1 triliun dalam anggaran pendidikan belum dibicarakan secara khusus oleh pemerintah kepada DPR. “Hanya lewat SMS dari Menkeu,” ujar Emir.

Emir mengharapkan jikalau peningkatan anggaran pun disetujui, pembiayaannya bukan dilakukan dengan menambah utang, namun dengan mengoptimalkan pos-pos penerimaan yang lain. “Jadi, jangan adalah perasaan semacam gapang ngutang,” tandas Emir.

Mei 24, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Pembiayaan Pendidikan

PENDIDIKAN “GRATIS” MASIH HARUS DIPERJUANGKAN

Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Memasuki tahun 2009 ini, pemerintah kian gencar mewacanakan pendidikan gratis. Setelah sebelumnya pemerintah juga mengalokasikan 20% dari dana APBN 2009 untuk pendidikan.  Kini, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, mengeluarkan instruksi bernomor 186/MPN/KU/2008 yang ditujukan kepada penyelenggara pendidikan untuk tidak ada lagi pungutan-pungutan kepada masyarakat yang sedang menyekolahkan putra-putrinya pada pendidikan tingkat dasar (SDN & SMPN). Sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya PP. No. 47/2008 dan PP. No. 48/2008 tentang pembiayaan pendidikan. Hal ini juga dikarenakan pemerintah telah menaikkan jumlah dana BOS 2009 sebesar rata-rata 50% dari dana sebelumnya (tahun 2008).

Sayang apa boleh dikata, tekad pemerintah untuk menjalankan pendidikan gratis ternyata masih belum dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini. Padahal bulan Januari sudah akan berakhir beberapa hari ke depan, namun berbagai faktor pendukung untuk itu semua masih belum jelas pelaksanaan teknisnya di lapangan. Diantara faktor utamanya adalah kesiapan sekolah itu sendiri. Lebih-lebih lagi bagi setiap pemerintah daerah. Karena sesuai dengan ultimatun Mendiknas, pemda-lah yang memiliki kewajiban untuk menutup kekurangan biaya operasional SDN & SMPN jika dana dari pusat tidak mencukupi. Oleh sebab itu, menjadikan pendidikan gratis tingkat dasar belum juga dapat direalisasikan.

Tak heran ketika kemudian masyarakat mempertanyakan ulang kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis ini. Alih-alih pendidikan gratis akan segera menjadi kenyataan, hantu UU BHP ternyata juga mulai menyusup menghatui dunia pendidikan kita. Polemik UU BHP yang oleh sebagai masyarakat diartikan sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. Sebuah legalitas hukum yang menjadikan sekolah memiliki otonomi penuh. Dengan kata lain, setiap penyelenggara pendidikan dapat menentukan “tarikan-tarikan” kepada masyarakat dengan dalih untuk pembiayaan yang begitu banyak ragamnya.

Di Jawa Timur saja misalnya, belum ada satu daerah pun yang telah menjalankan instruksi ini. Termasuk Kota Malang yang selama ini menjargonkan sebagai Kota Pendidikan dan Kota Pendidikan Internasional. Bahkan beberapa hari lalu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur masih mempertanyakan kepada pemerintah pusat tentang pengertian mengenai pelaksanaan pendidikan gratis ini (Kompas, 21/01/09).

Hal ini terkait tentang persoalan-persoalan yang muncul lantaran masih ada komponen biaya pendidikan yang masih harus ditanggung masyarakat. Belum lagi pendidikan gratis tidak diberlakukan pada sekolah-sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan SBI. Ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan gratis untuk semua dan tentunya berkualitas di negeri ini masih harus untuk diperjuangkan bersama.

Belajar dari pengalaman yang ada, wacana pendidikan gratis atau bahkan murah sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun, pendidikan kita masih saja belum dapat meringankan beban masyarakat. Lebih-lebih bagi mereka yang kurang mampu. Tak heran ketika angka putus sekolah masih saja tinggi. Jumlahnya pun mencapai angka ribuan. Jumlah sebesar itu tentu angka meroket ketika ditelisik lebih cermat dengan jumlah anak usia sekolah yang tidak terdaftar di tingkat SD dan SMP. Padahal, sejumlah dana yang telah dialokasikan untuk program ini tidak main-main besarnya. Sebut saja misalnya mega proyek pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajardiknas) yang seharusnya tuntas tahun 2009 ini.

Ketika ditelaah secara mendalam, selama ini setiap program atau kebijakan seputar pendidikan khususnya kurang perencanaan yang matang. Masing-masing sub atau dinas seakan berjalan sendiri-sendiri. Terbukti tidak adanya kerjasama yang serius bagi instansi-instansi terkait. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut terkesan sangat buru-buru dan sekedar mengejar proyek belaka. Dalam artian, pemerintah sama sekali tidak melihat bagaimana proses pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itulah, kini saatnya semua elemen dituntut untuk benar-benar dapat merealisasikan pendidikan gratis untuk semua lapisan masyarakat.

Gambaran di atas jelas membuktikan masih ada banyak persoalan seputar pendidikan yang belum juga terselesaikan. Perlu adanya komitmen pemerintah dan penyelenggara pendidikan serta partisipasi aktif masyarakat untuk memperjuangkan pendidikan gratis ini. Disisi lain kita semua dituntut untuk meminimalisir terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai penyaluran dana pendidikan yang menyebabkan anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak, berkualitas dan sebagaimana semestinya. Belum lagi masalah-masalah pendidikan lain yang masih terus saja mencuat di tanah air ini dan belum dapat dituntaskan.

Harapannya tentu, keberadaan berbagai program dan kebijakan seputar pendidikan, terutama kebijakan dan program pendidikan gratis untuk SDN dan SMPN di tahun 2009 ini tidak hanya dijadikan jargon belaka. Atau bahkan hanya sekedar lips services dari pemerintah belaka. Namun memang menjadi kenyataan adanya dan berjalan efektif sesuai harapan. Amin.

*) Ahmad Makki Hasan,

Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Malang &

Aktif di MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) Simpul Jatim.

Mei 24, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | 4 Komentar

Pembiayaan Pendidikan

MEMBIAYAI PENDIDIKAN DENGAN ZAKAT

Desember 9, 2008 at 5:54 am

Oleh : Qolbi Khoiri, M.Pd.I

Barangkali tema yang penulis angkat dalam mengembangkan tema wacana di atas bukanlah sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam. Kalau kita mencoba kembali untuk membalik-balik lembaran sejarah umat Islam terdahulu ketika mengalami masa keemasannya justru masalah pendidikan adalah masalah yang sangat diperhatikan. Hal ini terbukti dengan usaha pemerintah Islam membangun perpustakaan terbesar di Baghdad yang diberi nama “Baitul Hikmah” yang memiliki ribuan judul buku hasil dari pemikiran umat Islam sendiri. Kesemuanya itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat Islam yang sangat antusias mengorbankan harta mereka demi kepentingan pendidikan.

Bukanlah hal yang mustahil bahwa pendidikan sangat membutuhkan alokasi dana yang tinggi. Akan tetapi ketika pemerintahan Indonesia dihadapkan kepada masalah peningkatan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan masalah dana, maka pemerintah cenderung berusaha untuk mengeksploitasi dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan menomorduakan masalah pendidikan. Seolah-olah mereka tidak mau ambil pusing dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang semakin terpuruk.

Sadar atau tidak, yang jelas sampai saat ini sistem pendidikan nasional Indonesia masih didominasi oleh sistem pendidikan warisan kolonial yang berusaha untuk selalu membodohi rakyat Indonesia. Mereka tidak menginginkan rakyat Indonesia memiliki kecerdasan yang lebih dari golongan kolonial sebagai kelompok bangsawan pada saat itu. Sementara rakyat Indonesia berada pada status golongan bawah yang dapat diperintahkan untuk melakukan apa saja sesuai dengan kepentingan kolonial.

Adalah hal yang tidak dapat kita sesali, segala peristiwa yang terjadi tempo dulu merupakan kecelakaan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dan kecelakaan itu sampai saat ini masih menghantui dan menjadi momok yang menakutkan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Negara Indonesia memang bukanlah negara Islam yang menganut ajaran Islam 100 %, akan tetapi menerapkan sebagian ajaran Islam di negara Indonesia bukanlah hal yang salah, termasuk di dalamnya masalah pembiayaan pendidikan melalui zakat. Karena dari biaya pengumpulan zakat tersebut, maka sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasakan kesejahteraan yang selama ini mereka dambakan. Tentu tidak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang menjadi pengemis di jalanan, meminta kesana kemari sambil mengulurkan tangan. Jelas ini adalah sebuah cacat yang mesti ditanggulangi oleh pemerintah. Di lain pihak guru tidak lagi merasakan kekurangan gaji yang diterima setiap bulannya, karena pendistribusian hasil dari zakat, infak dan sedekah itu telah diperkirakan sedemikian rupa sehingga segala kebutuhan pendidikan dapat di atasi.
Jadi pada hakikatnya zakat tidak hanya diberikan kepada mereka yang memiliki status ekonomi rendah (miskin), akan tetapi guru sebagai komponen masyarakat juga perlu diperhatikan kesejahteraannya, karena merekalah yang menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas itu. Semakin berkualitas guru yang memberikan pendidikan maka semakin berkualitas pula out put pendidikan itu. Lalu bagaimana usaha untuk menciptakan guru yang berkualitas itu? Jawabnya, kesejahteraan adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan hal tersebut. Karena majunya beberapa negara berkembang seperti Jepang misalnya, penghargaan pemerintah terhadap eksistensi guru melebihi segala-galanya, seperti pejabat, prajurit yang berjuang hidup mati. Sebab keberhasilan yang dicapai oleh setiap orang dengan segala bentuk jabatan yang dimilikinya tidak terlepas dari peran guru yang mendidiknya selama di bangku sekolah. Adalah tidak mungkin seseorang menjadi menteri tanpa memperoleh pendidikan dan pengajaran para guru.

Suatu sejarah pernah terjadi ketika Jepang di bom atom oleh sekutu pada tahun 1942, setelah semuanya hancur dan yang tinggal hanya beberapa orang prajurit, kemudian sang pangeran bertanya, apakah masih ada guru yang hidup? Secara spontan para prajurit itu merasa heran, mengapa yang ditanya adalah guru, bukan para prajurit yang telah berkorban sampai tetes darah terakhir untuk negaranya. Pangeran menjawab, bahwa keadaan negara Jepang yang maju sebelum dibom atom adalah berkat para guru, dan para guru pula nantinya yang akan menciptakan generasi-generasi baru penerus masa depan negara Jepang.

Melalui peristiwa di atas, jelas bahwa posisi guru pada negara-negara berkembang sangat dihargai. Pertanyaan yang muncul adalah apakah di negara Indonesia demikian adanya? Barangkali pertanyaan tersebut tertuju pada pemerintah yang memegang tampuk pemerintahan dan penggerak roda negara ini.

Kembali pada persoalan awal tentang eksistensi zakat yang digunakan sebagai biaya pendidikan, pada hakikatnya zakat dalam arti zakat mal (harta) yang dikumpulkan, secara eksplisit tidak ada larangan dalam ajaran Islam apabila dioptimalkan guna kepentingan pendidikan. Bahkan akan sangat produktif bila zakat tersebut mengambil peran dalam memberi kemaslahatan terhadap kondisi pendidikan terutama di Indonesia yang semakin lama seolah-olah semakin terkesampingkan yang dipicu oleh kompetisi pengayaan oknum tertentu secara materil selama pendistribusian zakat tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam dogmatis Islam.
Belajar dari sejarah yang telah ditempuh oleh Islam sejak pada masa Rasulullah hingga periode tabi’in mengindikasikan bahwa zakat harta yang telah terkumpul di baitul mal jelas dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Kalau pada masa Rasulullah saw harta yang terkumpul itu dipergunakan untuk kepentingan perang dan penyiaran agama Islam ke berbagai wilayh sekitar jazirah Arab, karena memang kondisi yang menuntut saat itu adalah usaha pendanaan biaya perang yang sangat dibutuhkan. Demikian juga halnya pada masa sahabat masih berorientasi terhadap kegiatan pengembangan ajaran Islam. Akan tetapi setelah Islam meluas ke berbagai negara di belahan dunia, dan kebutuhan untuk pemantapan sumber daya manusianya terus meningkat serta pemikiran umat Islam yang semakin antusias untuk memperhatikan generasi selanjutnya, maka para khalifah mulai berinisiatif untuk memantapkan posisi umat Islam dengan membina dan mengasuh mereka melalui aspek pendidikan yang lebih formal. Sehingga didirikanlah berbagai lembaga pendidikan yang menunjang untuk hal tersebut. Seperti lembaga pendidikan Nizamiyah yang pernah didirikan pada masa dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya, ditopang oleh subsidi yang berasal dari hasil pengumpulan zakat harta yang menjadi salah satu ajaran Islam yang disyari’atkan. Artinya kondisi yang demikian itu memang menuntut untuk mengalokasikan dana khusus dari baitul mal untuk kepentingan pendidikan.

Dianalogikan dengan kondisi pendidikan di negara Indonesia, dalam sebuah kerangka berpikir, penulis melihat bahwa Indonesia yang dikaruniai dengan berbagai potensi sumber daya alam yang seharusnya mampu meningkatkan sumber daya manusianya ternyata masih berpikir dua kali jika mengalokasikan dana yang lebih besar terhadap pendidikan. Kecenderungan para pemegang kebijakan yang telah penulis gambarkan di atas justru menjadi penghalang proses peningkatan itu sendiri. Sehingga tidak salah kalau pendidikan Indonesia masih selalu tertinggal dari beberapa negara lainnya yang pada awalnya berada pada posisi dan latar belakang sejarah yang sama.
Sebagai negara yang memiliki populasi bergama Islam yang terbanyak di dunia, negara Indonesia menurut analisa penulis perlu untuk mengaplikasikan dan menerapkan pembiayaan pendidikan dari hasil pengumpulan zakat jika seandainya Indonesia memang kekurangan dana dalam pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi realita yang terlihat adalah Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang melimpah yang kalau hanya untuk biaya pendidikan sudah lebih dari cukup. Sehingga alangkah sangat disayangkan apabila pendidikan masih saja dibiayai oleh zakat.

Kendala lain yang dihadapi adalah, walaupun Indonesia adalah negara mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi di samping itu banyak penduduk lainnya yang menganut agama nonislam, jadi pendidikan yang diterapkan di Indonesiapun tidak semuanya berbasis agama Islam. Dengan demikian zakat yang dikumpulkan dari penduduk muslim tidak dapat didistribusikan untuk kepentingan umat nonmuslim.
Ditambah lagi saat ini telah terlihat jelas berbagai misi dan kepentingan umat nonmuslim dalam rangka menyebarkan agama yang dianutnya, yang diistilahkan dengan proses kristenisasi. Seandainya zakat yang dikumpulkan itu digunakan untuk biaya pendidikan nasional secara keseluruhan adalah kurang relevan, sementara pendidikan Islam yang kian kurang diminati oleh umat Islam sendiri justru lebih membutuhkan alokasi dana pendidikan yang lebih besar dan lebih memadai. Oleh sebab itu, jikalau seandainya akan digunakan juga cukuplah untuk biaya pendidikan umat Islam saja tidak lebih dari itu.
Adalah saran yang sangat proposrsional jika dalam hal ini penulis mengutarakan bahwa terlepas dari ikatan pemerintah, zakat yang terkumpul pada lembaga-lembaga Islam yang mengurusi persoalan tersebut, menjadikan sebahagiannya untuk kepentingan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren-pesantren maupun perguruan-perguruan tinggi Islam lainnya. Wallahu A’lam Bisshawab

Mei 24, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Pembiayaan Pendidikan

Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan

Posted on Januari 28, 2008 by Pakde sofa

Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan

Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan.

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi produksi pendidikan, (2) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.

Biaya pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain biaya ini dikategorikan atas (1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) biaya sosial dan biaya privat, dan (3) biaya moneter dan biaya non-moneter.

Dilihat dari luasnya, analisis pengeluaran pendidikan dapat dilakukan secara keseluruhan dan secara mikro. Studi biaya pendidikan secara keseluruhan atau nasional menyangkut (1) biaya pendidikan dan produk domestik bruto, dan (2) unsur-unsur biaya pendidikan. Analisis biaya secara mikro, adalah analisis biaya pada tingkat lembaga, yaitu pada tingkat distrik/yayasan dan pada tingkat satuan pendidikan.

Cara-cara Memperkirakan Biaya Pendidikan

Ada dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu (1) memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2) memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Cara yang pertama dilakukan dengan cara meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini dibedakan atas (1) pengeluaran yang menyeluruh, dan (2) pengeluaran menurut status, tingkat, dan sifatnya. Pengeluaran menyeluruh terdiri atas (a) sumber-sumber pemerintah, yang terdiri atas (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, dan (3) bantuan luar negeri. Pengeluaran menurut status dan sifatnya. Menurut statusnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran dari lembaga pendidikan pemerintah dan pengeluaran pendidikan swasta. Kemudian menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP, SLTA (SMU dan SMK), dan perguruan tinggi. Selanjutnya menurut sifatnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan pengeluaran lainnya.

Cara yang kedua, ialah menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dan yang terpenting adalah harus ada laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional yang seragam. Ketiga, laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi dari lembaga tersebut.

Pemilihan unit-unit untuk penetapan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya: per lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan, biaya unit per anak didik, rata-rata biaya kehadiran sehari-hari, biaya modal per tempat, biaya rata-rata per kelas, dan biaya berulang rata-rata per pendidik.

Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.
Cost Benefit Analysis

Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan.

Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

Tanpa perencanaan yang baik maka pencapaian tujuan pendidikan tidak akan dapat dicapai sesuai harapan. Di Indonesia masalah pendidikan harus ditangani melalui perencanaan yang baik, hal ini dikarenakan:

Mei 24, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Pembiayaan Pendidikan

Perangkap Pendidikan Gratis
Ada pameo no such a thing as a free lunch, tidak ada makan siang gratis. Pameo tersebut penting untuk direnungkan kembali, terutama terkait dengan pendidikan gratis yang cenderung menjadi komoditas politik.

Dalam kampanye pilkada beberapa kandidat secara “gagah berani” menjanjikan pendidikan gratis jika terpilih. Beberapa kepala daerah yang sudah menjabat bahkan tidak ragu mengeluarkan kebijakan sekolah gratis.

Sebenarnya hal itu (tentu saja) tidak dilarang, karena sesungguhnya kebijakan merupakan masalah pilihan. Setiap kebijakan mengandung konsekuensi tertentu. Masalahnya, apakah semua pihak menyadari apa konsekuensi kebijakan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (unit cost) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani satu murid.

Besarnya biaya satuan kemudian harus dibandingkan dengan dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang sejak 2005 diterima sekolah dari pemerintah (pusat). Untuk 2007, dana BOS bernilai Rp 21.000 per siswa per bulan untuk SD/MI dan Rp 29.500 untuk SMP/MTs.

Pertanyaan pertama, apakah sebelum mencanangkan atau menjanjikan pendidikan gratis para (calon) pimpinan daerah sudah menghitung biaya satuan? Pertanyaan kedua, jika ternyata biaya satuan di tingkat sekolah lebih besar dibandingkan dengan dana BOS, siapa yang akan menutup kekurangan tersebut?

Kebijakan pendidikan gratis jelas tidak membebankan kekurangan biaya tersebut kepada masyarakat (orang tua). Alternatifnya hanya dua, yaitu dipenuhi oleh pemerintah (pemda) atau dibiarkan tanpa satu pihak pun yang menutupnya. Jika pemda yang akan menutup kekurangan biaya di sekolah berarti diperlukan alokasi APBD sesuai dengan jumlah murid.

Sebagai gambaran, selisih antara biaya satuan dan BOS adalah Rp 15.000 dan di suatu kabupaten terdapat 200.000 murid SD maka diperlukan tambahan APBD senilai Rp 3 miliar untuk tingkat SD saja. Semakin besar selisih antara BOS dengan biaya satuan dan semakin besar jumlah murid di suatu daerah semakin besar alokasi APBD yang diperlukan.

Jika Pemda tidak mau (atau tidak mampu) mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan tetap konsisten dengan kebijakan pendidikan gratis, itu artinya sekolah dibiarkan untuk beroperasi dengan dana yang lebih rendah dari kebutuhannya. Berarti pula sekolah tidak akan mampu memberikan pelayanan kepada siswa sesuai standar.

Fakta Lapangan

Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai “model” kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. Pertama, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, kemudian menggratiskan pendidikan.

Sebagai ilustrasi, sampai 2007 DKI Jakarta mengalokasikan Rp 50.000 per siswa per bulan untuk SD dan Rp 100.000 untuk SMP. Contoh lain, Kota Bekasi juga mengalokasikan APBD 2008 cukup besar untuk pendamping BOS, sekitar Rp 30.000 per siswa per bulan untuk SD. Ini merupakan kondisi yang mendekati “ideal”. Sekolah tercukupi kebutuhannya, sementara masyarakat menikmati pelayanan pendidikan tanpa harus membayar.

Kedua, Pemda menganggap dana BOS sudah cukup bagi sekolah, sehingga menggratiskan sekolah, tetapi tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan banyak sekolah dan dikhawatirkan berimplikasi buruk bagi kualitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat “menikmati” sekolah gratis, meskipun ada “ancaman” penurunan kualitas (yang belum tentu dirasakan dengan segera).

Ketiga, pemda menganggap BOS tidak cukup, tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya, tetapi masih memperbolehkan sekolah menarik dana partisipasi dari masyarakat.

Langkah ini tidak “populer”, karena masyarakat masih dibebani dengan biaya pendidikan. Tetapi, sekolah tidak “menderita”, karena kekurangan dana operasional masih bisa ditutup dengan kontribusi dari orang tua/masyarakat. Situasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak selalu “baik” bagi masyarakat.

Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama jugamemerlukan pendidikan yang bermutu. Dan sayangnya, kedual hal itu (murah dan bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring. Dalam kasus tertentu, di mana pemda tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap.

Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat harus cukup cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis, khususnya yang dijanjikan oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya, antara lain, dengan menuntut penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana kebijakan tersebut hendak diimplementasikan.

Hal lain yang perlu dilihat secara kritis adalah wacana pendidikan gratis yang dilontarkan oleh para calon gubernur. Mengapa demikian? Karena pengelolaan pendidikan (selain pendidikan tinggi) merupakan kewenangan wajib kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk menggratiskan (atau tidak menggratiskan) pendidikan.

Kalau seorang (calon) gubernur menyatakan bahwa di provinsinya pendidikan akan digratiskan, itu sama saja dengan melemparkan “bola panas” ke tangan para bupati/walikota. Jika akhirnya masyarakat menuntut realisasi pendidikan gratis, yang harus bertanggung jawab adalah kabupaten/kota, bukan provinsi. ***

Edy Priyono

Mei 23, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Pembiayaan Pendidikan

Revitalisasi Pendidikan: Isu Srategis yang Tercecer

By: Ahmad Rizali


UU sisdiknas yang cacat

Pendidikan NonFormal sudah banyak diatur dalam PP dan Permen,tetapi luput mengatur perijinanannya. Padahal Majlis Taklim sudah dimasukan dalam Pendidikan nonformal dan jika tidak berijin baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah,akan terkena sangsi penjara dan denda 1 Miljar.

Sudah seharusnya majlis taklim tidak diatur dan dimasukan dalam pendidikan non formal, karena bagian dari pendidikan informal. Sungguh lucu membayangkan majlis taklim Aisyiah Muhammadiyah atau Muslimat NU tidak memperoleh ijin, hanya karena belum memenuhi syarat administrasi.

Pembiayaan Pendidikan non APBN

Selain memungut dana dari orangtua, seharusnya pemerintah mendorong sektor publik lebih aktif membelanjakan dananya untuk pendidikan dengan cara memberi keistimewaan pajak. Meskipun ada usulan agar pemerintah memberi Tax Exemption kepada perusahaan swasta yang membantu pendidikan, tetapi tanpa upaya mengubah UU Perpajakan, usul tersebut segera menjadi angin lalu.

Jika pemerintah serius, harus ada rakor khusus dan tim gabungan Depdiknas dan Depkeu untuk merumuskan, pajak apa saja yang dapat digunakan sebagai pemicu sektor swasta membelajakan dananya secara langsung untuk pendidikan. Misalnya, setidaknya dengan menambah PTKP dalam PPh pribadi dengan unsur pembelanjaan pendidikan dan donasi CSR sebagai biaya, maka sebagian pembiayaan pendidikan bisa tertutupi.

Pemerintah juga seharusnya membentuk tim khusus untuk menggalang partisipasi upaya organisasi filantropis seperti ini. Berikan peta program yang dapat mereka bantu dan fasilitasi mereka untuk mengajukan pengurangan pajak kepada Departemen Keuangan. Jika Kementrian Diknas mampu memfasilitasi upaya ini, ucapan menghindar dari wakil presiden tentang ketiadaan anggaran negara (Kompas 9/8/06), sedikitnya bisa tertutupi

Mungkin jika isu tersebut ikut dimasukan dalam rumusan hasil diskusi dan segera ditindaklanjuti, mimpi bersama merevitalisasi pendidikan nasional dengan ongkos biaya perkamar di Hotel Bintang 5 yang mencapai 2,3 juta itu dapat dimaklumi, meskipun diperlukan ribuan kali upaya agar rencana tersebut berjalan ditataran praktis.

Mei 23, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | 2 Komentar

Pembiayaan Pendidikan

Pemerintah Belum Bisa Danai Pendidikan Tinggi

Sumber: Sinar Harapan

Jakarta, Sinar Harapan Pemerintah belum bisa sepenuhnya membiayai pendidikan tinggi. Hingga saat ini, prioritas pendidikan adalah wajib belajar, yaitu anak usia 7-15 tahun, dan belum sampai ke pendidikan tinggi. Berdasarkan kajian Depdiknas, biaya pendidikan rata-rata untuk program studi sosial setiap mahasiswa untuk program studi sosial setiap mahasiswa adalah Rp 15–18 juta/tahun.

Untuk bidang kedokteran atau teknologi diperlukan dana lebih besar, yakni Rp 25 juta/tahun. Sementara itu, pemerintah saat ini hanya bisa menganggarkan Rp 6 juta/mahasiswa/tahun. Dengan demikian, partisipasi masyarakat masih sangat diperlukan dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fuad Abdul Hamid ketika ditemui SH di Jakarta beberapa waktu lalu. “Prioritas kita masih pada pendidikan wajib belajar, yakni anak usia 7–15 tahun, belum sampai pada pendidikan tinggi. Sebagian besar sumber daya kita juga masih dikerahkan untuk pemerataan wajib belajar. Karena itu, untuk pembiayaan pendidikan tinggi, partisipasi masyarakat masih sangat diharapkan,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Fuad, Ditjen Dikti berusaha supaya pemerintah daerah dan masyarakat korporat turut memberikan kontribusi dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Mulai 2005, misalnya, Depdiknas bekerjasama dengan Menko Perekonomian untuk mengumpulkan kalangan pengusaha dan meminta mereka memberikan bantuan pada dunia pendidikan.

Pemerintah juga tengah mengupayakan lahirnya undang-undang yang menetapkan bahwa bantuan yang diberikan pada dunia pendidikan dari kalangan korporasi tidak dibebani pajak. Kebijakan seperti itu dinilai perlu untuk mendorong partisipasi dunia usaha.
“Hal seperti itu sudah lazim diberlakukan di negara-negara lain. Di Malaysia, bahkan uang yang kita keluarkan untuk pendidikan atau beli buku, dibebaskan dari pajak. Jadi masyarakat didorong untuk maju dalam bidang pendidikan. Kita sekarang sedang memperjuangkan, supaya hal-hal yang terkait dengan pendidikan tidak dikenai pajak. Sekarang belum seperti itu. Bantuan pun dikenai pajak,” ujarnya.

Bantuan Pendidikan saat ini, menurut Fuad, cukup banyak korporat yang memberikan bantuan kepada dunia pendidikan, baik berbentuk beasiswa, dana penelitian, atau memfasilitasi pertemuan ilmiah di tingkat regional, seperti yang dilakukan Hitachi. Perusahaan asal Jepang yang beroperasi di Asia itu akan menyelenggarakan Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) ke-7 di Kuala Lumpur, Malaysia, 11-15 Juli 2005. HYLI ke-7 itu mengangkat tema “Menyeimbangkan Masyarakat, Bumi dan Profit untuk Masa Depan Asia.”

Dalam pertemuan itu, mahasiswa perwakilan dari sejumlah negara Asia akan bertukar pandangan tentang berbagai isu tentang Asia. Forum itu merupakan peluang bagi para mahasiswa untuk memperluas wawasan tentang isu regional dan global, sekaligus meningkatkan pemahaman antarbudaya. (rhu)

Mei 16, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Pembiayaan Pendidikan

Guru Sulit Terapkan Standar Pembiayaan

Minggu, 17 Desember 2006 09:18:41

JAKARTA - Draft naskah akademik Standar Pembiayaan yang hanya mencakup biaya operasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA negeri dan swasta yang tengah dibahas dalam uji publik oleh stake holder dinilai sejumlah peserta uji publik terlalu detail atau rinci. Para peserta pun khawatir dengan draft seperti itu akan sulit diterapkan oleh sekolah. Karena itu, sangat disayangkan.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dalam diskusi mengenai paparan tim ahli standar biaya pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menjelang diskusi kelompok sesaat setelah dibuka Ketua BSNP Prof Dr Yunan Yusuf dalam pembukaan Uji Publik Standar Pembiayaan yang diikuti stake holder pendidikan dari seluruh Indonesia, Jumat (15/12).

“Kalau saya pelajari draft naskah akademik standar pembiayaan yang memuat secara dan begitu rinci pembiayaan sejumlah komponen operasional pendidikan, saya khawatir tidak dapat dilaksanakan di lapangan. Kalau pun bisa, mungkin akan banyak pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah atau guru di sekolah,” jelas Dr. Fathoni Rozly, peserta dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat.

Menurut dia, seharusnya tim ahli perumus standar pembiayaan BSNP ini tidak menyusun naskah akademik seperti ini. Sebab, akan sulit dilaksanakan oleh kepala sekolah atau guru. Karena itu, perlu direvisi karena dikhawatirkan jika draft naskah akademik ini selesai dibahas dan direkomendasikan kepada pemerintah sebagai peraturan pemerintah atau peraturan menteri akan sangat merepotkan sekolah.

Fathoni juga menyatakan kesalutannya kepada tim ahli yang telah membuat draft naskah akademik ini. Namun dia balik bertanya apakah perbandingan biaya yan diperoleh dari sejumla daerah di Indonesia sudah sangat valid atau sesuai dengan kondisi saat ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan komitmen pemerintah daerah terhadap anggaran pendidikan.

Menanggapi masalah ini ketua tim ahli standar biaya pendidikan Dr. Ninasapti Triaswati yang juga dosen pada fakultas ekonomi Universitas Indonesia itu mengatakan, draft naskah akademik ini memang sudah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari informasi dan data yang diperoleh di lapangan.

Ketua BSNP Yunan Yusuf mengemukakan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pendanaan pendidika menjadi tanggunjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu, mutlak dikembangkan standar pembiayaan pendidikan. “Pembiayaan pendidikan tersebut mencakup biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal,” paparnya.

Biaya investasi pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap. Selain itu, biaya personal yang harus dikeluarkan tiap peserta didik. (mya)

Mei 16, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Pembiayaan Pendidikan

Imbauan Mendiknas Atur Pungutan Non-Operasional Sekolah

Selasa, 27 Januari 2009

Buat Perda Pembiayaan Pendidikan

MALANG - Mendiknas Prof Bambang Sudibyo meminta daerah membuat perda khusus soal pembiayaan pendidikan. Pembuatan perda itu bisa menjadi acuan pungutan yang dilakukan sekolah-sekolah. Dengan begitu, tidak ada ketakutan dan kebimbangan pihak sekolah ketika ingin memanfaatkan dana partisipasi masyarakat. Terutama kalangan pengelola SD dan SMP yang biaya operasionalnya harus gratis.

“Dana BOS tidak menutup semuanya. Hanya sebagian operasional. Sekolah masih terbuka untuk memanfaatkan dana partisipasi masyarakat. Tugas daerah membuat perda atau payung hukumnya,” jelas Bambang di sela-sela kunjungan ke lahan pembangunan Politeknik Kota Malang (Poltekom) di kawasan Tlogowaru Kota Malang, kemarin.

Menurut Bambang, pemerintah daerah wajib menutup kekurangan biaya operasional sekolah penyelenggara pendidikan dasar (SD dan SMP). Itu karena daerah juga terbebani untuk menyukseskan pendidikan dasar sembilan tahun. Teknis bantuan dari daerah untuk operasional sekolah, diatur perda atau peraturan lainnya.

Guru besar dari UGM ini menegaskan, tidak semua kebutuhan sekolah itu gratis. Biaya individu siswa, misalnya makan minum, sepatu ditanggung siswa. Termasuk poin-poin yang tidak diatur dalam pedoman BOS (bantuan operasional sekolah), boleh dipenuhi dari pungutan kepada orang tua siswa. “Memungut tetap bisa. Untuk menyesuaikan dengan kondisi setempat, bisa diatur perda,” kata Bambang.

Mengapa perda? Bambang mengatakan daerah yang tahu potensinya masing-masing. Dengan perda, maka daerah bisa menyesuaikan kebutuhan dananya. Selain itu, bisa mengontrol penggunaan dana non operasional yang ada di sekolah.

Kadiknas Jatim Rasiyo mengatakan, masing-masing daerah tentunya punya perda yang berbeda. Yang prinsip adalah perda itu tetap menjamin bahwa akses pendidikan dasar terbuka bagi siapa saja. Kaya maupun miskin. Untuk anggopta masyarakat yang ekonominya lemah, maka tugas negara untuk memenuhi biayanya. “Prinsipnya sekolah tertib dalam menggunakan keuangannya,” kata Rasiyo.

Sementara itu, Kadiknas Kota Malang Shofwan mengatakan akan mengkaji kebijakan itu. Pada prinisipnya, masyarakat Kota Malang bisa dilibatkan untuk membangun pendidikan. Tentunya dengan aturan yang jelas. “Akan kita kaji,” katanya. (yos/lia)

Mei 16, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Hingga kini pemerintah baru mengalokasikan 9-10 persen APBN, dari ketentuan konstitusi 20 persen, untuk pendanaan pendidikan, di luar gaji guru/dosen.

Namun, distribusi dana yang telah dianggarkan bagi pendidikan (dasar-menengah-tinggi) itu harus ditelusuri agar jelas secara publik.

Di tengah rusaknya ribuan ruang kelas SD-SMP dan peningkatan angka buta huruf (Kompas, 13-14/8/2007), distribusi alokasi dana bagi pembiayaan pendidikan tinggi (PT) penting didiskusikan. Seberapa perlu anggaran untuk PT? Adakah proyeksi pemerintah bagi pengembangan PT?

Partisipasi

Sejak merdeka, negara-negara berkembang seperti Indonesia mengalami kenaikan partisipasi PT penduduk usia 17-24 tahun. Penyebabnya adalah lulusan sekolah menengah meningkat, terbuka peluang bagi wanita, meluasnya sektor swasta. Namun, selama dekade terakhir di sebagian Asia, kenaikan angka partisipasi terhambat krisis ekonomi.

Mengutip Psacharopoulos (1991), angka partisipasi PT rata-rata 7,4 persen di negara berkembang (1987), meningkat dari 2,1 persen (1960). Angka itu lebih kecil dibandingkan dengan negara maju, 34,1 persen (1987), meningkat dari 13,5 persen (1960).

Di Asia angka partisipasinya 7,3 persen (1987), berbanding 2,6 persen (1960), lebih tinggi daripada Afrika 4,3 persen (1987) dan 0,7 persen (1960).

Tahun 2002 angka partisipasi 10 persen untuk negara berkembang di Asia dan kurang dari 10 persen di Afrika, jauh di bawah negara maju yang hampir 50 persen (Mohamedbhai, 2002).

Keterbatasan dana?

Meski partisipasi penduduk meningkat, negara berkembang pascakolonial menghadapi dilema pembiayaan PT karena secara bersamaan harus meluaskan akses pendidikan dasar dan menengah. Selvaratnam (1988) mengatakan, keterbatasan dana(!) menjadi masalah utama negara berkembang memperluas akses PT bagi rakyatnya.

Dalam situasi demikian, lembaga donor mendesakkan skema pinjaman bersyarat. Pertama, pendidikan dasar dijadikan prioritas alokasi dana pinjaman. Kedua, subsidi PT dicabut.

Menurut Psacharopoulos, privatisasi PT meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketidakadilan karena kenyataannya subsidi PT lebih banyak dinikmati orang kaya. Tetapi menurut Mohamedbhai, pencabutan subsidi dan privatisasi PT di negara berkembang menurunkan partisipasi masyarakat karena tingginya biaya kuliah.

Jika partisipasi warganya berkurang, peluang negara berkembang mengatasi ketertinggalan ilmu dan teknologi dari negara maju kian kecil dan kesenjangan membesar. Masih menurut Mohamedbhai, ketertinggalan dapat diatasi jika partisipasi itu minimum 20 persen.

Singkatnya, negara berkembang menghadapi dilema antara memprioritaskan pembiayaan pendidikan dasar-menengah atau meluaskan akses PT. Pertanyaannya, benarkah dilema disebabkan keterbatasan dana?

Proyeksi pengembangan

Di negeri sekaya Indonesia, dana melimpah ruah dari sumber alam. Namun, seperti dinyatakan berbagai pihak (Kompas, 15-16/ 8/2007), lemahnya visi dan komitmen pemerintah menghalangi proyeksi pengembangan pendidikan secara integral.

Seberapa jauh pembiayaan PT diproyeksikan sebagai “lokomotif ekonomi”, belum jelas terjabarkan dalam cetak biru strategi pendidikan. Selain itu, visi pembangunan ekonomi yang diterjemahkan dalam pengembangan PT masih samar-samar.

Mengingat anggaran negara, pemerintah seharusnya memiliki proyeksi pemberdayaan PT secara nasional. Diperlukan orientasi besar agar sumber daya kolektif yang dituju dan dihasilkan PT efektif memajukan perekonomian dan sektor publik.

Secara khusus, keterlibatan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam pengembangan dan pembiayaan PT bersama Direktorat Pendidikan Tinggi amat diperlukan. Selain memperkuat visi pengembangan PT, sinergi ini mengurangi beban pendanaan sehingga anggaran Departemen Pendidikan Nasional dapat dialokasikan untuk pendidikan dasar-menengah.

Kerusakan infrastruktur dan pembiayaan SD-SMP harus menjadi prioritas anggaran pemerintah. Meski demikian, subsidi PT tidak boleh ditangguhkan kalau kita tidak ingin semakin tertinggal dari negara lain.

Belajar dari kasus Kabupaten Jembrana (Kompas, 16/8/2007), pemerintah harus menutup keterbatasan dana dengan kekuatan visi, komitmen, dan strategi kebijakan anggaran yang cerdas.

Agus Suwignyo Alumnus Universitas Amsterdam

Mei 16, 2009 Posted by | Pembiayaan Pendidikan | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.