End_Kha Zone

Wilujeng Sumping…….

Pembiayaan Pendidikan

Pemerintah Belum Bisa Danai Pendidikan Tinggi

Sumber: Sinar Harapan

Jakarta, Sinar Harapan Pemerintah belum bisa sepenuhnya membiayai pendidikan tinggi. Hingga saat ini, prioritas pendidikan adalah wajib belajar, yaitu anak usia 7-15 tahun, dan belum sampai ke pendidikan tinggi. Berdasarkan kajian Depdiknas, biaya pendidikan rata-rata untuk program studi sosial setiap mahasiswa untuk program studi sosial setiap mahasiswa adalah Rp 15–18 juta/tahun.

Untuk bidang kedokteran atau teknologi diperlukan dana lebih besar, yakni Rp 25 juta/tahun. Sementara itu, pemerintah saat ini hanya bisa menganggarkan Rp 6 juta/mahasiswa/tahun. Dengan demikian, partisipasi masyarakat masih sangat diperlukan dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fuad Abdul Hamid ketika ditemui SH di Jakarta beberapa waktu lalu. “Prioritas kita masih pada pendidikan wajib belajar, yakni anak usia 7–15 tahun, belum sampai pada pendidikan tinggi. Sebagian besar sumber daya kita juga masih dikerahkan untuk pemerataan wajib belajar. Karena itu, untuk pembiayaan pendidikan tinggi, partisipasi masyarakat masih sangat diharapkan,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Fuad, Ditjen Dikti berusaha supaya pemerintah daerah dan masyarakat korporat turut memberikan kontribusi dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Mulai 2005, misalnya, Depdiknas bekerjasama dengan Menko Perekonomian untuk mengumpulkan kalangan pengusaha dan meminta mereka memberikan bantuan pada dunia pendidikan.

Pemerintah juga tengah mengupayakan lahirnya undang-undang yang menetapkan bahwa bantuan yang diberikan pada dunia pendidikan dari kalangan korporasi tidak dibebani pajak. Kebijakan seperti itu dinilai perlu untuk mendorong partisipasi dunia usaha.
“Hal seperti itu sudah lazim diberlakukan di negara-negara lain. Di Malaysia, bahkan uang yang kita keluarkan untuk pendidikan atau beli buku, dibebaskan dari pajak. Jadi masyarakat didorong untuk maju dalam bidang pendidikan. Kita sekarang sedang memperjuangkan, supaya hal-hal yang terkait dengan pendidikan tidak dikenai pajak. Sekarang belum seperti itu. Bantuan pun dikenai pajak,” ujarnya.

Bantuan Pendidikan saat ini, menurut Fuad, cukup banyak korporat yang memberikan bantuan kepada dunia pendidikan, baik berbentuk beasiswa, dana penelitian, atau memfasilitasi pertemuan ilmiah di tingkat regional, seperti yang dilakukan Hitachi. Perusahaan asal Jepang yang beroperasi di Asia itu akan menyelenggarakan Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) ke-7 di Kuala Lumpur, Malaysia, 11-15 Juli 2005. HYLI ke-7 itu mengangkat tema “Menyeimbangkan Masyarakat, Bumi dan Profit untuk Masa Depan Asia.”

Dalam pertemuan itu, mahasiswa perwakilan dari sejumlah negara Asia akan bertukar pandangan tentang berbagai isu tentang Asia. Forum itu merupakan peluang bagi para mahasiswa untuk memperluas wawasan tentang isu regional dan global, sekaligus meningkatkan pemahaman antarbudaya. (rhu)

Mei 16, 2009 - Posted by | Pembiayaan Pendidikan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: