End_Kha Zone

Wilujeng Sumping…….

Manajemen Kurikulum

Standar Sekolah Naik

Dilarang Pungut Uang untuk Ujian Nasional

Jumat, 17 April 2009 | 05:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa sekolah negeri dan swasta unggulan di Jakarta menaikkan standar nilai kelulusan di atas standar nilai ujian nasional 5,5. Peninggian nilai kelulusan diizinkan oleh pemerintah pusat untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.

”Terdapat sekitar 50 SMA negeri dan swasta di Jakarta yang menargetkan nilai 6,0 sampai 7,0 untuk standar kelulusan siswa- siswi mereka,” kata Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan DKI Jakarta Amsani Idris saat menyampaikan kesiapan pelaksanaan ujian nasional untuk SMA yang akan dimulai pekan depan, Kamis (16/4) di Jakarta Selatan.

Menurut Amsani, peninggian nilai kelulusan dapat dilakukan karena masih dalam lingkup sistem manajemen berbasis sekolah. Pengelola sekolah dapat meningkatkan standar nilai kelulusan jika para siswa dinilai mampu mencapainya.

Namun, kata Amsani, sekolah yang ingin menaikkan standar kelulusannya harus mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan dan meminta restu orangtua murid. Jangan sampai kebijakan sekolah untuk menaikkan standar kelulusan justru merugikan siswa dan diprotes orangtua.

Amsani mengatakan, sekolah- sekolah yang menaikkan standar kelulusan antara lain SMA 70, SMA 8, SMA 13, SMA 78, SMA 81, SMA 21, dan SMA 6. Sedangkan beberapa sekolah swasta di antaranya SMA Santa Ursula, SMA Al Azhar, SMA Lab School, dan SMA IPK Tomang.

Peningkatan standar nilai kelulusan, kata Amsani, dapat memacu persaingan prestasi yang positif di antara sekolah. Siswa juga akan terpacu untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan materi pelajaran.

Untuk mencapai target yang melebihi standar nasional, kata Amsani, sekolah dapat mengadakan pelajaran tambahan atau les intensif dan tes-tes uji coba.

Ujian nasional

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, ujian nasional akan digelar pada 20 hingga 24 April untuk tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah, dan SMA luar biasa. Ujian nasional untuk tingkat SMP atau sederajat akan digelar pada 27 sampai 30 April dan ujian untuk tingkat SD atau sederajat pada 11 sampai 31 Mei.

Pemprov, kata Taufik, menargetkan peningkatan tingkat kelulusan dibanding tahun lalu. Pada 2008, tingkat kelulusan untuk SMA 94 persen, SMK 93,76 persen, dan SMP 99,98 persen.

Menurut Yudi, pemerintah menganggarkan dana Rp 12,7 miliar untuk membiayai ujian nasional. Dengan kucuran dana itu, pengelola sekolah negeri dan swasta tidak boleh memungut uang untuk ujian nasional kepada siswa. Yudi juga menjamin tidak ada kebocoran soal ujian nasional.
ECA

Iklan

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | Tinggalkan komentar

Manajemen Kurikulum

Pemerintah Bangun Sekolah untuk Anak TKI Di Malaysia

KOMPAS/TRI HARIJONO

Rabu, 17 September 2008 | 20:47 WIB

JAKARTA, RABU – Pemerintah segera mendirikan sekolah bagi anak Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Malaysia, khususnya di Sabah. Sekolah tersebut direncanakan menjadi induk bagi model pelayanan pendidikan nonformal yang akan diadakan pula di sana.

Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers yang dihadiri Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da’i Bachtiar, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri, Teguh Wardoyo, Rabu (18/9). Pada hari yang sama mereka mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo terkait dengan masalah pendidikan anak TKI tersebut.

Selama ini, mereka mendapatkan pendidikan dari lembaga semacam bimbingan tes yang berbasis di Malaysia yakni Yayasan Humana. Sebelumnya diwartakan, para guru honorer yang baru saja pulang mengajar dari Sabah setelah kontrak mereka dengan Depdiknas berakhir, sempat melaporkan bahwa pengajaran oleh Yayasan Humana sekitar 80 persen berkiblat kepada kurikulum di Malaysia. Mereka juga dididik dalam kondisi yang menurut para guru Indonesia tersebut mengenaskan serta tidak mendapatkan ijasah sehingga sulit meneruskan pendidikan.

Da’i Bachtiar mengatakan, pemerintah segera membangun sekolah Indonesia di Kinabalu. Sementara akan disewa beberapa rumah toko untuk beberapa kelas. Ke depan, pemerintah akan membeli tanah guna membangun sekolah tersebut.

Suyanto menambahkan, telah dipersipakan anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk membeli tanah. Pembangunan sekolah tersebut akan bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI. Sekolah tersebut untuk menangani anak-anak sekitar Kinabalu saja yang berdasarkan pendataan sekitar 500 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 170-an anak masih dalam usia sekolah. Selebihnya, anak tidak dapat masuk sekolah formal karena faktor usia.

Untuk anak-anak tersebut dan anak di kawasan perkebunan di pedalaman, pemerintah merencanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang nantinya dapat menginduk ke sekoolah formal di Kinabalu itu. Jumlah anak TKI di Sabah yang membutuhkan layanan pendidikan layak diperkirakan berkisar 25.000-30.000 anak.

Pemerintah juga akan memperbesar kapasitas sekolah-sekolah di wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia. “Di Nunukan dan Sebatik akan diperluas kapasitasnya. Kami berupaya menyelesaikan persoalan ini sekomprehensif mungkin. Harapannya, anak-anak dapat menikmati pendidikan yang merupakan haknya terlepas mereka sebagai warga legal atau ilegal,” ujar Suyanto.

Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas juga kan mengirimkan 10.000 ribu buku bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia. Hal itu agar anak tetap dapat mengikuti perkembangan kurikulum di Indonesia. Dengan adanya buku berbasis kurikulum Indonesia tersebut harapannya anak-anak tersebut tidak asing dengan yang terjadi di tanah air.

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kurikulum | 2 Komentar

Manajemen Kesiswaan

Masih Tergenang, Sekolah Diliburkan

Tryout dan Bimbingan Ujian Nasional Kelas Akhir Diungsikan

Selasa, 3 Maret 2009 | 15:14 WIB

Laporan wartawan Adi Sucipto

GRESIK,SELASA-Luapan Bengawan Solo masih menggenangi sejumlah sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar diliburkan.

Meskipun air sudah mulai surut namun halaman sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dan MA Ihyaul Ulum di Desa Dukunanyar Kabupaten Gresik Selasa (3/3) masih terendam air.

Bahkan ruangan kelas, laboratorium dan perpustakaan masih tergenang bercampur lumpur luapan Bengawan Solo setinggi 5 sentimeter.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MA Ihyaul Ulum Abdurrokhim mengatakan semula sekolah memasang pengumuman kegiatan belajar mengajar dimulai 3 Maret. “Ternyata air masih menggenang hingga saat ini. Siswa baru masuk Sabtu 7 Maret mendatang,” katanya.

Guru Bahasa Indonesia Nurhudi mengatakan selain merendam 12 ruang kelas, luapan Bengawan Solo juga menggenangi ruang perpustakaan dan laborataorium komputer. ” Ruang kantor juga terendam. Air baru mulai surut pada Senin (2/3) pukul 22.00,” kata Nurhudi.

Sejumlah siswa dan guru pada Selasa (3/3) berusaha membersihkan ruangan kelas yang kotor dengan linet (tanah yang ikut air banjir). Kondisi air yang menggenang empat hari sudah menimbulkan aroma bau busuk. “Apalagi karpet di ruang perpustakaan digital juga masih basah. Mau di jemur di mana wong halamannya juga basah,” kata petugas sekuriti Anwar.

Akibat banjir, kegiatan try out yang mestinya digelar pada Sabtu (28/2) lalu diundur hingga Sabtu mendatang. Banjir juga menyebabkan kegiatan musyawarah besar ikatan alumni yang digelar Minggu (1/3) lalu juga harus diundur.

Sementara itu di Lamongan sejumlah sekolah juga diliburkan seperti siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 2 Laren, SMA NU Laren dan dan sejumlah MI. Khusus siswa kelas akhir diharusnya tetap ikut kegiatan bimbingan persiapan ujian nasional. Kegiatan SMANU Laren dialihkan ke SD Kecamatan Maduran.

Kegiatan try out SMP Negeri 2 Laren dilaksanakan di MIMA Kendal Kecamatan Sekaran sekitar 2 kilometer dari sekolah asal. Mereka harus berjalan kaki menelusuri tanggul di sekitar Bendung gerak Babat (Babat barage). Siswa pun bersekolah dengan bersandal jepit bahkan ada yang tidak berseragam karena pakaian mereka basah.

Bukan itu saja, kantor SMP Negeri 2 Laren juga dipindahkan di rumah salah seorang guru Yusro di Desa Kendal Kecamatan Sekaran sejak Senin lalu. Peralatan kantor termasuk komputer mulai dievakuasi sejak Minggu (1/3).

Kepala SMP Negeri 2 Laren Irham mengatakan khusus kelas VII dan VIII diliburkan. Namun 117 siswa kelas IX tetap mengikuti try out ujian nasional. “Kami ingin banjir tidak menjadi halangan. Siswa harus lulus semua seperti tahun lalu,” kata Irham.

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar

Manajemen Kesiswaan

Potensi Siswa dan Sekolah Bisa Lebih Tergali

January 03, 2009

By: Dwiani listya27

Semarang (Suara Merdeka: 02/10/06) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diharapkan sudah diterapkan untuk semua sekolah pada tahun depan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kurikulum 2004 atau sebelumnya.

Selain sebagai penyempurnaan atas kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebelumnya, KTSP memberikan otoritas kepada sekolah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan mengaplikasikan KTSP, sekolah bisa membuat sendiri kurikulumnya yang disesuaikan dengan potensi sekolah.

Menurut Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Kota, Drs Sutarto MM, di kurikulum itu ada pengembangan diri yang disamakan dengan dua jam pelajaran. “Semua disesuaikan dengan potensi dan perkembangan siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi. Namun tetap disesuaikan dengan kemampuan sekolah,” urainya.
Dia mencontohkan potensi siswa di bidang olahraga bulu tangkis. Kalau seorang siswa memiliki bakat dan potensi di bidang tersebut, akan disamakan dengan dua jam pelajaran.

Dengan catatan pihak sekolah memiliki fasilitas tersebut. Begitu juga siswa yang memiliki kemampuan di bidang seni, tari ataupun musik.”Semua potensi akan lebih tergali dengan KTSP, tetapi sekali lagi tetap disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Kalau ada siswa yang pandai bermain golf misalnya, tentunya sekolah tidak mampu menampung aspirasinya. Fasilitas sekolah untuk olahraga itu tentu belum ada,” urainya.

Diakui

Dia mengatakan, dalam KTSP praktik yang dilakukan siswa di dalam ataupun di luar sekolah diakui sebagai tatap muka. Perbandingan yang digunakan adalah 1:2:4, dimana jika seorang siswa melakukan praktik di lingkungan sekolah dua jam, akan diakui satu jam tatap muka. Apabila siswa praktik di luar sekolah, di bengkel atau perkebunan misalnya empat jam, diakui satu jam tatap muka.

Menurut Sutarto, pada kurikulum 2004, pihak pusat menyediakan perangkat kurikulum kompetensi, indikator, materi pokok, silabus, dan rencana pembelajaran yang diserahkan pada guru. Sementara di KTSP, pihak pusat hanya menyediakan standar kompetensi dan kompetensi dasar.”Materi pokok dan indikator diserahkan semua pada pihak sekolah, termasuk di dalamnya silabus dan rencana pembelajaran. Dengan demikian, sekolah bisa membuat sendiri kurikulumnya sesuai dengan potensi masing-masing,” tambahnya.

Mei 26, 2009 Posted by | Manajemen Kesiswaan | Tinggalkan komentar