End_Kha Zone

Wilujeng Sumping…….

Manajemen Sarana dan Prasarana

SEKOLAH SWASTA UNGGULAN TOLAK BOS PENDAMPING

Selasa, 16 Desember 2008 | 20:45 WIB
Yulvianus Harjono

BANDUNG, SELASA – Sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama swasta di Bandung menolak bantuan operasional sekolah, termasuk yang dianggarkan pemerintah provinsi dan kota. Agar tepat sasaran, BOS hendaknya diberikan ke sekolah yang membutuhkan.

Demikian terungkap dalam penelusuran Kompas ke sejumlah sekolah swasta di Kota Bandung, Selasa (16/12). Para pimpinan sekolah swasta ini dimintai tanggapannya terkait rencana penganggaran program BOS Pendamping dari Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang dijalankan mulai 2009 mendatang.

Muliani, Kepala SD Kristen BPK Penabur, mengatakan, dana BOS itu akan lebih tepat sasaran apabila diberikan ke sekolah yang membutuhkan. Sehingga, manfaatnya pun akan lebih terasa. Di sekolahnya, sejauh ini, kebutuhan sudah tercukupi dengan baik lewat dana yang dikumpulkan dari orangtua maupun yayasan.

“Kami sebetulnya bukan menolak, ingin menyombong. Tetapi, alangkah baik jika itu (BOS) diberikan ke sekolah yang lebih butuh,” ucapnya. Sejak pertama kali BOS dari pusat diluncurkan, ucapnya, BPK Penabur memang tidak memposisikan menerima dana ini. Kebijakan yang sama diterapkan di seluruh jaringan sekolah BPK Penabur yang ada di berbagai daerah.

Rita Sulistyorini, kepala sebuah SMP swasta bergengsi yang ada di Jalan Sultan Agung mengatakan, pihaknya memilih menolak BOS karena mendahulukan kepentingan sekolah lain. Selain itu, ia beralasan, kemampuan dan keb utuhan tiap-tiap sekolah sangat bervariasi. Tergantung pada program dan sejauhmana mutu itu ingin diraih. Tentunya, ini membutuhkan konsekuensi dana.

Meskipun mengandalkan dana dari masyarakat (orangtua), sekolahnya tetap tidak menutup mata terhadap mereka yang tidak mampu. Meski tidak sepenuhnya, tetap kami bantu, ujarnya. Mutu dapat dikejar karena pimpinan sekol ah hanya berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar . Berbeda dengan negeri, urusan fasilitas, sarana dan prasarana, di sekolah ini ditangani sepenuhnya oleh yayasan. Iuran bulanan di sini Rp 400 ribu.

Terungkap pula bahwa penolakan BOS oleh beberapa sekolah swasta unggulan di Bandung ini disebabkan persoalan administrasi birokrasi. Kami pernah pengalaman ikut BOS tetapi administrasi nya sangatlah merepotkan. Semuanya harus ikut diperiksa, tidak hanya tentang penyaluran BOS saja. Belum lagi, dana ini kan dipotong sana-sini. Tetapi, saat tandatangan, sekolah harus dikatakan menerimanya utuh. Ini kan tidak benar, ujar pimpinan sebuah sekolah swasta favorit yang enggan disebut namanya.

Bom waktu

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bandung Moch. Said Sediohadi mengatakan, penolakan BOS biasanya dilakukan oleh sekolah yang memiliki tata pelaporan manajemen keuangan yang sangat kompleks. Namun, pada prinsipnya, itu dimungkinkan. “Kita kembali ke UU 20/2003 (Sistem Pendidikan Nasional) saja di mana ada beberapa tipe sekolah, yaitu mandiri dan standar. Yang standar itulah yang harusnya jadi fokus bantuan,” tuturnya.

Oni Yusroni, Kepala SMA 1 BPI Bandung, menuturkan, bantuan kepada sekolah-sekolah swasta hendaknya juga mencakup kesejahteraan guru dan sarana prasana. Tidak sekedar lewat BOS. Ia melihat, implementasi Peraturan pemerintah No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan bisa menjadi bom waktu bagi sekolah swasta pada umumnya. Masyarakat akan semakin mengidolakan sekolah-sekolah negeri yang berbiaya semakin lebih murah, bahkan gratis.

Mei 30, 2009 - Posted by | Manajemen Sarana dan Prasarana

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: