End_Kha Zone

Wilujeng Sumping…….

Manajemen Tenaga Pendidikan

Kesadaran Guru Terhadap Tanggungjawab

Nama & E-mail (Penulis): Kavinji

Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional. Melalui kebijakan desentralisasi ini diharapkan akan dapat mempercepat usaha peningkatan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, secara konseptual, pemberdayaan akan dapat berjalan efektif jika masyarakat yang menerima limpahan kewenangan telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk merealisasikan kewenangan yang dimiliki. Dalam usaha percepatan kesiapan, akselerasi kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan limpahan kewenangan ini, salah satu strategi yang dipandang penting untuk dimiliki bersama adalah standar mutu pendidikan.

Sebagai wacana dalam proses perumusan standar mutu pendidikan, dalam tulisan ini disajikan konsep standar mutu sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana yang digunakan di negara maju, yakni Amerika Serikat. Disadari sepenuhnya bahwa konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik antara negara Amerika Serikat dan Indonesia tidak sama. Karena itu, tulisan ini tidak lain hanyalah sekadar wacana perbandingan konseptual. Dalam tulisan ini, konsep standar mutu sekolah diadaptasi dari Council on Accreditation and School Improvement-Southern Association of Colleges and Schools; konsep standar mutu kepala sekolah diadaptasi dari Interstate School Leaders Licensure Consortium-Council of Chief State School Officers; konsep standar mutu pengawas sekolah diadaptasi dari National Council for Accreditation for Accreditation of Teacher Education. Dengan standar ini, perguruan tinggi yang menyiapkan program master di bidang kepemimpinan sekolah dan pengawas sekolah menggunakannya sebagai dasar dalam merumuskan kurikulum. Bagi pihak pemerintah ataupun lembaga akreditasi, standar ini menjadi acuan dalam proses pengendalian mutu terhadap institusi yang melakukan penyiapan dan pengembangan kemampuan kepemimpinan sekolah dan pengawas sekolah.

Standar mutu sekolah terdiri dari (1) Nilai-nilai dan misi; (2) Tata laksana dan kepemimpinan; (3) Kurikulum; (4) Pengajaran; (5) Penilaian dan Evaluasi; (6) Sumber daya; (7) Layanan pendukung pembelajaran; (8) Komunikasi dan Jalinan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan; (9) Kemasyarakatan; dan (10) Peningkatan mutu secara berkelanjutan. Standar mutu kepala sekolah terdiri dari enam standar; dan standar mutu pengawas sekolah terdiri dari standar (1) Visi pendidikan; (2) Budaya sekolah; (3) Manajemen; (4) Komunikasi dan Kolaborasi dengan masyarakat; (5) Sikap Keteladanan, Kejujuran, Keadilan, dan Etika Profesi; (6) Lingkungan Politik, Sosial, Hukum, Ekonomi, dan Budaya; (7) Program Instruksional; dan (8) Implementasi Kebijakan.

Mei 30, 2009 - Posted by | Manajemen Tenaga Pendidikan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: